Muhammad Sabarudi Minta Razia Pekat Menyasar Titik Rawan di Pekanbaru

PEKANBARU — Operasi penertiban penyakit masyarakat (pekat) yang digelar di Kota Pekanbaru tidak hanya berhasil menjaring puluhan orang, tetapi juga membuka tabir persoalan hukum yang lebih mendasar. Penemuan sejumlah hotel dan wisma yang beroperasi tanpa dokumen legalitas lengkap kini memicu tanggapan keras dari jajaran DPRD Kota Pekanbaru.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, menggarisbawahi pentingnya langkah susulan dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Menurutnya, aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak boleh berhenti pada penindakan pelanggaran norma kesusilaan semata, melainkan wajib mengevaluasi secara menyeluruh legalitas tempat-tempat penginapan yang menjadi lokasi penertiban.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan kewajiban perpajakan harus ditegakkan tanpa kompromi. Terlebih lagi, dalam razia tersebut ditemukan fakta bahwa sejumlah penyedia sarana akomodasi nekad beroperasi meski tidak mengantongi izin sah atau biarkan dokumen perizinannya kadaluwarsa dalam jangka waktu yang cukup lama.

Sabarudi mengapresiasi langkah tegas tim gabungan yang turun ke lapangan pada Kamis malam. Operasi penegakan hukum ini dinilai sebagai bentuk respons nyata pemerintah daerah dalam menjawab keresahan dan aspirasi warga yang menginginkan lingkungan bersih dari pekat. Kendati demikian, ia menyoroti pentingnya pengawasan administratif agar penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dapat berjalan secara berkesinambungan dan menyeluruh.

Lebih lanjut, Sabarudi mengingatkan pentingnya menjaga norma sosial dan identitas daerah. Pekanbaru sebagai kota yang kental dengan pijakan budaya Melayu memiliki nilai-nilai luhur yang sangat menjunjung tinggi moralitas Islam. Oleh sebab itu, segala bentuk aktivitas atau kegiatan usaha yang mencederai nilai-nilai budaya lokal serta melanggar koridor ketertiban umum harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Operasi pekat berskala besar ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, dengan melibatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam penyisiran malam tersebut, petugas mendatangi lima titik lokasi strategis yang disinyalir kerap menjadi tempat pelanggaran ketertiban, yakni Hotel Aquatale, Homestay Bintang Lima, Wisma SMR, Parma Hotel, hingga area hiburan malam Live House.

Dari hasil pemeriksaan marathon di lapangan, petugas berhasil mengamankan setidaknya 28 orang penikmat hiburan dan pengunjung penginapan yang tidak mampu menunjukkan identitas sah atau pasangan bukan suami istri.

Menanggapi hasil temuan di lapangan, Wakil Wali Kota Markarius Anwar menyatakan bahwa rangkaian pemantauan dan razia lapangan ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Pekanbaru untuk memelihara situasi yang kondusif, aman, dan tenteram bagi seluruh lapisan warga.

Markarius menegaskan bahwa pihak pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan. Pemerintah Kota Pekanbaru berjanji akan menjadwalkan agenda razia dan inspeksi mendadak secara berkala. Fokus penindakan ke depan tidak hanya menyasar pada individu yang melanggar norma, tetapi juga akan memproses tempat-tempat usaha yang terbukti mengabaikan kelengkapan dokumen perizinan, mengoperasikan bisnis yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta mengabaikan perpanjangan izin yang telah habis masa berlakunya.