Latest Posts

Aksi Nyata Agung-Markarius: Turun ke Jalan, Pastikan Infrastruktur Pekanbaru Mulus!

Wed, 06 May 2026 13:34:52 +0700

Pekanbaru - Unitberita.com, Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan arah pembangunan yang semakin terstruktur dalam satu tahun terakhir. Sejumlah kebijakan yang sebelumnya menjadi janji politik kini mulai terealisasi secara bertahap.
Perubahan paling terasa terjadi pada sektor pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah kota memilih fokus pada program yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari warga. Penurunan tarif parkir kendaraan bermotor menjadi salah satu langkah awal yang langsung dirasakan masyarakat. Kebijakan ini memberi dampak pada pengeluaran harian warga, khususnya di kawasan perkotaan yang padat aktivitas.
Di sektor lingkungan, Pemko Pekanbaru menggulirkan Gerakan Serbu Sampah.Program ini diperkuat dengan pembentukan 83 Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di seluruh kelurahan.

Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho, SE MM menyampaikan Langkah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi strategi sistemik dalam mengatasi persoalan sampah. Penindakan terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal turut dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah.

“Penataan kota juga dilakukan melalui penertiban 175 tiang reklame. Kebijakan ini bertujuan memperbaiki estetika kota sekaligus meningkatkan keselamatan ruang publik. Pada aspek pelayanan administrasi, kehadiran Mobil AMAN menjadi inovasi yang mendekatkan layanan kependudukan ke masyarakat. Warga kini tidak lagi harus datang jauh ke kantor untuk mengurus dokumen penting,” jelasnya, Senin, (04/05/2026)
Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah kota mencatat telah menangani 20 titik rawan banjir melalui normalisasi sungai sepanjang 78,2 kilometer. Selain itu, perbaikan drainase dan daerah aliran sungai (DAS) sepanjang 109,5 kilometer juga dilakukan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang mengurangi risiko banjir tahunan.
Komitmen terhadap lingkungan hidup diperkuat dengan penanaman 15 ribu pohon. Program ini menjadi bagian dari visi Pekanbaru sebagai Green City yang berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada wilayah sendiri, Pemko Pekanbaru juga menunjukkan solidaritas antar daerah. Bantuan diberikan kepada wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Nilai bantuan tersebut masing-masing mencapai Rp3 miliar dalam bentuk tunai dan Rp1,5 miliar dalam bentuk sembako. Langkah ini menunjukkan peran aktif Pekanbaru dalam solidaritas nasional.

Kemudian kata Agung, Di sektor pendidikan, pemerintah menggulirkan berbagai program strategis. Beasiswa diberikan mulai dari jenjang S1 hingga S3, termasuk bagi hafiz Al-Qur’an.
“Program Zero Putus Sekolah menjadi salah satu langkah konkret dalam mengatasi masalah pendidikan. Sebanyak 1.778 anak berhasil terdata, dan 757 anak di antaranya telah kembali ke bangku sekolah,”kata Walikoya
Pemerintah juga mengatasi persoalan ijazah yang tertahan. Selain itu, bantuan perlengkapan sekolah diberikan untuk memastikan siswa dapat kembali belajar tanpa hambatan. Dalam mendukung wajib belajar 13 tahun, Pemko Pekanbaru menghadirkan satu PAUD di setiap kelurahan. Program ini diintegrasikan dengan layanan posyandu.

Peningkatan kualitas kader posyandu juga dilakukan melalui pelatihan. Langkah ini sekaligus menjadi strategi menekan angka stunting di masa depan. Program kesehatan juga diperkuat dengan pemeriksaan gratis bagi masyarakat. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar peserta didik dan kelompok rentan.
“Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,”paparnya.
Di bidang budaya dan prestasi, Pekanbaru mencatat capaian positif. Kota ini meraih juara 2 MTQ tingkat Provinsi Riau.
Selain itu, pelaksanaan MTQ ke-57 tingkat kota berlangsung sukses. Kegiatan ini memperkuat identitas religius dan budaya masyarakat.
Festival Kreatif Budaya Melayu juga digelar untuk menghidupkan nilai kultural. Event ini sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
Pembangunan infrastruktur menunjukkan capaian signifikan. Lebih dari 42 kilometer jalan telah diperbaiki dalam satu tahun.
Selain itu, 42 halte diremajakan untuk meningkatkan kenyamanan transportasi publik. Lampu penerangan jalan juga dipasang di berbagai titik.
Fasilitas wifi gratis turut dihadirkan untuk mendukung akses digital masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya menuju kota berbasis teknologi.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, bazaar pangan murah digelar di 50 lokasi. Program ini menjadi solusi di tengah tekanan ekonomi.
Dari sisi tata kelola, capaian besar terlihat pada pelunasan utang daerah. Utang warisan sebesar Rp467 miliar berhasil diselesaikan.***rdh/adv

[ Ikuti unitberita.com ]

Pendapatan Daerah Meningkat, Pelayanan Dipermudah Picu Kepatuhan Wajib Pajak

Tue, 05 May 2026 12:25:33 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mencatatkan tren positif dalam peningkatan pendapatan daerah. Bahkan, capaian ini mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, kemarin.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Selasa (5/5/2026), mengatakan, pendapatan daerah mengalami lonjakan signifikan, dari sebelumnya berkisar Rp800 miliar menjadi sekitar Rp1,2 triliun pada tahun lalu. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi berbagai sektor penerimaan, seperti pajak dan retribusi daerah.

"Salah satu faktor utama yang memicu kenaikan tersebut adalah kebijakan pemko dalam menyederhanakan layanan kepada masyarakat. Kemudahan prosedur, termasuk digitalisasi pembayaran, terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujarnya.

Sebagai contoh, pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari, bahkan jam. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sebelumnya yang bisa memakan waktu hingga enam bulan sampai satu tahun.

“Dulu penerimaan dari sektor ini tidak pernah lebih dari Rp8 miliar hingga Rp9 miliar per tahun. Kini, dari sektor PBG saja sudah menembus Rp17,5 miliar,” ungkap Ami, sapaan akrabnya.

Pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit membuat masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban. Selain itu, sistem pembayaran secara daring turut meminimalkan praktik percaloan sehingga proses menjadi lebih mudah dan akuntabel.

Kebijakan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menunjukkan dampak positif. Setelah sempat mengalami kenaikan, tarif PBB kembali diturunkan pada tahun ini sesuai kebijakan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Menariknya, meskipun tarif diturunkan, penerimaan dari sektor ini justru meningkat.

“Hal ini menunjukkan bahwa menaikkan tarif pajak bukan satu-satunya solusi. Ketika tarif lebih terjangkau, masyarakat justru lebih bersedia membayar,” jelas Ami.

Ia mencontohkan, kenaikan pajak yang terlalu tinggi sebelumnya sempat menurunkan minat masyarakat untuk membayar. Namun, setelah tarif dikembalikan ke tingkat yang lebih rasional, bahkan lebih rendah, kesadaran dan kepatuhan masyarakat meningkat secara signifikan.

"Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemko Pekanbaru juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," ungkap Ami.

Penggunaan APBD harus difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Prioritas pembangunan meliputi perbaikan infrastruktur jalan, pengendalian banjir, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

“Untuk layanan kesehatan, kami memastikan seluruh masyarakat yang ber-KTP Pekanbaru mendapatkan jaminan melalui program Universal Health Coverage (UHC). Tidak ada lagi warga yang ditolak saat berobat di rumah sakit,” tegas Ami. (Kominfo11/RD5)

Penataan TPA Muara Fajar Dikebut, Menteri LH Puji Progres Pemko Pekanbaru

Tue, 05 May 2026 12:19:28 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mempercepat penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2 Muara Fajar di Kecamatan Rumbai Barat. Upaya tersebut mendapat apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat, saat melakukan kunjungan bersama Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Selasa (5/5/2026).

“Beliau sangat senang melihat progres yang telah kami capai. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan persetujuannya bahwa TPA ini memang harus segera ditata dan ditangani secara serius,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru Reza Aulia Putra.

Berbagai langkah konkret telah dilakukan, di antaranya pembangunan sistem terasering pada timbunan sampah. Selanjutnya, area tersebut akan ditutup menggunakan membran dan lapisan tanah guna mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

Selain itu, Pemko Pekanbaru juga menggandeng pihak ketiga dalam proses penataan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kerja sama ini dinilai menjadi solusi inovatif dalam percepatan penanganan TPA.

Reza juga telah menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup terkait permohonan waktu dalam penanganan sanksi yang ada. Hal ini berkaitan dengan rencana pemanfaatan gas yang dihasilkan dari TPA oleh pihak ketiga, yakni PT Indonesia Clean Energy (ICE).

“Kami memohon waktu agar gas yang dihasilkan dari TPA ini dapat segera dimanfaatkan oleh PT ICE. Seluruh proses pekerjaan dilakukan tanpa menggunakan APBD. Hingga kini kegiatan tetap berjalan,” katanya. (Kominfo11/RD5)

Halau Truk ODOL, Dishub Pekanbaru Jaga Pintu Masuk Kota Hingga Malam Hari

Mon, 04 May 2026 12:17:37 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan mengintensifkan penjagaan terhadap truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih nekat melintas di jalanan dalam kota.

Dishub menempatkan petugas di sejumlah pintu masuk kota, guna menghalau truk ODOL yang ingin melintas masuk kota.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi mengatakan bahwa pihaknya menempatkan petugas di empat simpul jalan. Pertama simpul Jalan Garuda Sakti, Simpul Bundaran Tugu Songket SM Amin - Tuanku Tambusai.

Kemudian Simpul Garuda Sakti - HR Soebrantas, dan Simpul Bundaran Restu Ibu Jalan Siak II.

"Yang menjadi akses pintu masuk ODOL dalam kota itu kita jaga. Dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB," kata Masykur Tarmizi, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, petugas berjaga secara bergantian di simpul jalan tersebut. Petugas juga menghalau atau menyuruh pengemudi ODOL yang masih nekat masuk ke jalanan dalam kota untuk putar balik.

Guna memaksimalkan pengawasan, pihaknya juga menambah petugas yang berjaga di U-turn Rumah Sakit Sansani Jalan Soekarno Hatta.

"Kita sering kebobolan dari Simpang Arhanud Kubang, masuk ke Jalan Soekarno Hatta alasannya isi BBM, ada gudang di situ. Ternyata tidak, alasan saja, malah masuk ke HR Soebrantas. Maka kita cek (jaga) terkahir di U-turn Sansani," jelasnya.

Dia tidak menampik masih ada satu atau dua truk ODOL yang masih nekat melintas di jalanan dalam kota. Pihaknya juga melakukan patroli rutin di jalanan dalam kota. Petugas juga menghalau jika mendapati truk tersebut melintas di dalam kota. (Kominfo8/RD2)

Distankan Pekanbaru Bakal Beri Surat Keterangan Sehat Sapi Kurban Jelang Idul Adha 1447 H

Sun, 03 May 2026 12:16:51 +0700

PEKANBARU - Ada rencana tim dari Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Pekanbaru melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap hewan kurban di Kota Pekanbaru. Mereka berencana melakukan pemeriksaan lanjutan kepada hewan kurban ini pada 19 Mei hingga 20 Mei 2026 mendatang.

"Kami akan memberi tanda kepada hewan kurban yang sudah diperiksa, kami juga berikan surat izin pemotongan," terang Kepala Distankan Pekanbaru, Maisisco, Minggu (3/5/2026)

Pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban terus berlangsung hingga pemotongan nanti. Ia menyebut bahwa hewan kurban yang masuk ke Kota Pekanbaru wajib mendapat vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Selain wajib vaksin PMK, ada juga surat keterangan kesehatan hewan yang nanti kita berikan kepada peternak," jelasnya.

Dirinya menambahkan bahwa petugas kesehatan hewan dari Distankan Kota Pekanbaru sampai saat ini belum menemukan adanya hewan kurban berpenyakit. Proses pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban terus berjalan hingga momen Idul Adha 1447 H.

Mereka juga sudah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan sapi kurban di Kota Pekanbaru. Jumlah sapi kurban di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha ini berkisar 3.514 ekor. (Kominfo7/RD2)

Wali Kota Pekanbaru Resmikan Bumi Perkemahan Tunas Kencana

Sat, 02 May 2026 12:14:38 +0700

PEKANBARU - Sekitar 300 pelajar sekolah menengah atas (SMA) yang tergabung dalam gerakan Pramuka mengikuti kegiatan Perkemahan Peduli Lingkungan di kawasan Danau Bandar Kayangan, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, Sabtu (3/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini sekaligus memperkuat karakter generasi muda.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat membuka acara menyampaikan, kegiatan tersebut dirancang sebagai agenda berkelanjutan. Pemko Pekanbaru berencana menjadikannya sebagai program rutin apabila mendapat respons positif dari peserta.

“Jika kegiatan ini berjalan baik, menarik, dan memberi manfaat, tentu akan kami lanjutkan ke depan,” ujarnya.

Selain kegiatan edukasi lingkungan, anggota Gerakan Pramuka juga mengikuti rangkaian acara kebersamaan, seperti pemutaran film Petualangan Sherina 2 yang ditonton bersama di area perkemahan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan sekaligus memberikan hiburan edukatif bagi para peserta.

Pada kesempatan yang sama, Agung turut melakukan pelepasan burung ke alam liar sebagai simbol kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Burung yang dilepaskan antara lain burung jalak dan burung merpati.

Pelepasan burung tersebut sekaligus menandai peresmian Bumi Perkemahan Tunas Kencana sebagai lokasi kegiatan kepramukaan dan edukasi lingkungan di Kota Pekanbaru. Melalui kegiatan ini, pemko berharap generasi muda semakin peduli terhadap lingkungan serta aktif berperan dalam menjaga kelestarian alam. (Kominfo11/RD5)

Pemko Pekanbaru Luncurkan Forum Satu Data, Wali Kota Tekankan Akurasi untuk Percepatan Pembangunan

Thu, 30 Apr 2026 12:12:37 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam Kick Off Forum Satu Data Indonesia di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026), mengatakan, kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pelayanan publik yang cepat dan responsif. Tetapi, kemajuan sebuah kota ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.

"Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid. Agar, kebijakan yang diambil tepat sasaran," ujarnya.

Selama satu tahun terakhir, Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Upaya tersebut dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga, pelaksanaan program berjalan dengan baik pada tahun lalu.

"Memasuki tahun ini, kami menargetkan percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) serta seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat pengelolaan dan integrasi data," ujar Agung.

Para kepala OPD, camat, hingga lurah merupakan produsen utama data di lapangan. Karena itu, setiap unit kerja diminta berkomitmen mengelola data sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab terhadap data posyandu. Sementara, Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar.

"Selama ini, masih terdapat sejumlah data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami terus melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk melalui program 'Satu ASN Satu RW' yang saat ini mulai berjalan," ucap Agung.

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Ia juga mencontohkan praktik pengelolaan data di Denpasar, Bali, yang telah berhasil mendata perilaku masyarakat dalam memilah sampah hingga mampu menutup tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah organik.

Langkah serupa dapat menjadi inspirasi bagi Pekanbaru dalam membangun budaya berbasis data.

Selain itu, data tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan.

Salah satu contohnya adalah pengendalian inflasi melalui gerakan penanaman cabai. Hal ini mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Pekanbaru.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendukung integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan dan akurasi data yang dilaporkan.

“Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar menyajikan data yang terlihat sempurna. Tetapi bagaimana data tersebut benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru,” tuturnya.

Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD untuk bekerja maksimal dalam menginput dan memperbarui data secara berkala. Ia berharap, melalui sistem Satu Data, seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat.

Sebagai bagian dari capaian, ia mengungkapkan bahwa data Pekanbaru pada tahun lalu telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan data. Bahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut menjadi perhatian pemerintah pusat. (Kominfo11/RD5)

Banyak Sampah Luar Daerah Dibuang ke Pekanbaru, Satgas DLHK Awasi Ketat Wilayah Pinggiran

Mon, 27 Apr 2026 12:09:20 +0700

PEKANBARU - Satgas DLHK Kota Pekanbaru, memperketat pengawasan terhadap warga pembuang sampah sembarangan. Pengawasan difokuskan pada wilayah pinggiran kota.

Dari patroli gabungan yang dilakukan DLHK dan Satpol PP Kota Pekanbaru sejak beberapa minggu terakhir, banyak didapati warga yang masih membuang sampah sembarangan.

Tidak hanya warga, petugas juga mendapati adanya angkutan sampah mandiri ilegal. Mereka dijaring petugas saat membuang sampah di TPS liar di wilayah pinggiran kota.

Mirisnya, angkutan mandiri ini mengangkut sampah dari luar daerah Pekanbaru dan membuangnya ke TPS liar yang ada di pinggir jalanan Pekanbaru.

Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan, angkutan mandiri yang terjaring mulai dari mobil pickup, becak motor, hingga sepeda motor berkeranjang.

"Sudah banyak kita tangkap (angkutan mandiri.red) dan kita sanksi. Kita patroli setiap malam. Kita awasi ketat," kata Reza Aulia Putra, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, ada sejumlah wilayah pinggiran kota yang rawan terhadap aksi buang sampah sembarangan ini.

Di antaranya, Jalan HR Soebrantas Tepat di depan Kampus UIN Suska Riau, Jalan Air Hitam, Jalan SM Amin, dan Garuda Sakti.

"Yang banyak itu di daerah perbatasan Pekanbaru - Kampar. Kita harus menegakan aturan terhadap sampah ini lebih ketat. Kota Pekanbaru (penghasil) sampahnya sudah banyak per harinya, kita tidak mau ada sampah dari luar Pekanbaru masuk ke Pekanbaru," jelasnya.

Ia menegaskan, mereka yang terjaring membuang sampah sembarangan bakal dilakukan penindakan. Ada sanksi denda administratif hingga bisa berujung pidana. (Kominfo8/RD2)

Dishub Pekanbaru Gandeng Kepolisian Cegah Aksi Pencurian Fasilitas Umum

Sun, 19 Apr 2026 12:05:43 +0700

PEKANBARU - Serangkaian aksi pencurian terhadap fasilitas umum di Kota Pekanbaru masih terjadi. Oknum tidak bertanggung jawab bukan hanya nekat menggondol kabel dan panel lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Mereka juga tidak segan mencuri Kwh meter dari lampu lalu lintas. Aksi tersebut meresahkan sehingga Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pun berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak para pelaku.

"Kami bakal meningkatkan pengawasan, sekaligus berkoordinasi dengan kepolsiian untuk mencegah pencurian ini terjadi lagi," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi.

Dirinya tidak menampik banyak kabel dan panel lampu PJU yang hilang. Ia menyampaikan bahwa fasilitas umum itu jadi sasaran empuk pencurian.

"Mereka bukan cuma mencuri kabel, tapi juga panel lampu," ungkapnya.

Ada juga Kwh meter lampu lalu lintas yang jadi sasaran aksi pencurian fasilitas umum. Pencurian itu sempat membuat lampu lalu lintas di simpang Jalan Bukit Barisan padam.

"Kami sudah koordinasi dengan PLN untuk membantu memasang kembali Kwh meter itu, saat ini lampu lalu lintas sudah menyala kembali," ulasnya.

Yuliarso juga mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas pemerintah. Ia menyebut bahwa aksi pencurian jelas merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan.

"Ini kan kalau hilang, dicuri, yang dirugikan masyarakat," ujarnya. (Kominfo7/RD2)

Tingkat Kepuasan Warga Terhadap Kepemimpinan Walikota Agung Capai 77,12 Persen

Sat, 18 Apr 2026 12:05:03 +0700

PEKANBARU - Tingkat kepuasan warga terhadap kepemimpinan Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM bersama Wakil Walikota H Markarius Anwar ST M.Arch, tergolong tinggi mencapai 77,12 persen.

Tingginya tingkat kepuasan warga itu terlihat berdasarkan hasil Survei Kepuasan Warga Pekanbaru Tahun 2026 yang dirilis Lembaga Survey Opini Rakyat.

Dari hasil survei yang dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 17 April 2026 di seluruh wilayah Pekanbaru, hanya 21,35 persen responden yang menyatakan tidak puas, sementara 1,54 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Pengumpulan data dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau yang diterjunkan sebagai petugas lapangan.

Ketua tim survei, Adlin, menjelaskan bahwa penelitian menggunakan metode multi stage random sampling. Penarikan sampel dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kota, 15 kecamatan, 52 kelurahan, hingga ke tingkat RT atau TPS.

Jumlah responden dalam survei ini mencapai 520 orang yang memiliki hak pilih, terdiri dari 260 laki-laki dan 260 perempuan. Dengan jumlah tersebut, survei memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 4,5 persen.

Adlin yang juga merupakan Dosen Ilmu Pemerintahan pada Universitas Riau ini mengatakan, survei tersebut dilakukan bersama mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Ia menegaskan bahwa metode yang digunakan telah mengikuti standar survei nasional.

"Ini survei kami bersama mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Itu hasilnya. Kita memakai metodologi sesuai dengan survei nasional. Margin error-nya 4,5 persen," terangnya, Sabtu (18/4/2026).

Ia menambahkan, data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota tergolong tinggi. Responden yang dilibatkan disebut telah merepresentasikan warga Pekanbaru secara umum.

"Artinya apa yang dibuat pak wali itu diapresiasi masyarakat. Banyak yang sudah dibuat, mulai dari penurunan tarif parkir, pengaspalan jalan dan lainnya," paparnya.

Meski demikian, Adlin mengingatkan bahwa masih diperlukan peningkatan kinerja ke depan. Pemerintah Kota Pekanbaru diminta terus membuka ruang terhadap aspirasi masyarakat.

"Walaupun begitu, masih tetap harus ada improvement. Pak wali harus mendengar lagi apa aspirasi masyarakat. Artinya masih ada ruang peningkatan," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada awal masa jabatan, pihaknya pernah melakukan survei serupa dengan tingkat kepuasan di angka 67 persen. Kini, angka tersebut meningkat menjadi 77 persen.

"Awal menjabat wali kota dan wakil wali kota ini kita sudah survei juga, angkanya di 67 persen. Sekarang sudah 77 persen, ada peningkatan, semakin banyak masyarakat yang puas," ungkapnya.

Adlin menegaskan, penelitian ini dilakukan secara independen dan tidak dibiayai oleh pihak manapun. "Survei tersebut murni merupakan kegiatan penelitian dari kalangan kampus," pungkasnya.

Seperti diketahui, pembangunan di berbagai sektor mengalami peningkatan yang signifikan sejak satu tahun kepemimpinan Agung Nugroho dan Markarius Anwar.

Di bidang infrastruktur misalnya, di awal kepemimpinannya tahun 2025, Agung Nugroho - Markarius berhasil mengaspal ulang 42 kilometer jalan. Saat ini, sebagian besar ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota sudah mulus. (kominfo6/rd3)

Dishub Pekanbaru Imbau Masyarakat Lapor TRC 112 Jika Temukan Perusakan Lampu PJU

Fri, 17 Apr 2026 12:02:59 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke TRC Pekanbaru Aman 112, jika menemukan adanya perusakan atau pencurian komponen lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK).

Imbauan ini disampaikan Plt Kadishub Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi melalui Kepala Bidang Kelengkapan Teknik Sarana Prasarana (KTSP), Bagus Saputra kepada media, Jumat (17/4/2026).

Disampaikan Bagus, petugas Dishub dalam melakukan perbaikan lampu PJU dilengkapi dengan atribut resmi.

"Jika melihat ada oknum yang tanpa menggunakan atribut (Dishub Pekanbaru) saat menjalankan aksinya, agar segera melaporkan langsung ke 112. Laporan akan langsung direspon, kita turun ke lapangan bersama Tim Reaksi Cepat. Tim Reaksi Cepat ini standby 24 jam," ujar Bagus.

Imbauan ini menanggapi maraknya aksi pencurian komponen lampu PJU diberbagai ruas jalan.

Aksi pencurian kabel lampu PJU pernah terjadi di ruas Jalan Ronggo Warsito, Jalan SM Amin, Jalan Jenderal Sudirman ujung. Aksi pencurian hingga kini terus terjadi.

Diketahui, di ruas Jalan Ronggo Warsito, sebanyak 20 tiang lampu PJU, kabelnya dicuri opeh OTK, dab di Jalan SM Amin, 6 tiang PJU kabelnya juga hilang dicuri.(Kominfo9/rd3)

BPBD Pastikan Kondisi Karhutla di Pekanbaru Terkendali

Thu, 16 Apr 2026 12:01:03 +0700

PEKANBARU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru memastikan situasi kebakaran lahan di Kota Pekanbaru cendrung terkendali. Kondisi hujan yang mengguyur kota dalam dua pekan ini membantu mengatasi ancaman kebakaran lahan.

"Untuk saat ini tidak ada kebakaran lahan, sebab hujan masih rutin mengguyur kota," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekanbaru, Iwa Gemino.

Menurutnya, kebakaran lahan terakhir terjadi hampir dua pekan silam. Ia menyebut bahwa tim sempat melakukan pemadaman terhadap lahan terbakar pada 4 April 2026 lalu.

Dirinya menjelaskan bahwa tim tanggap memadamkan lahan terbakar di Jalan Pramuka. Tim di lapangan berjibaku memadamkan lahan yang terbakar seluas satu hektar.

"Itulah pemadaman lahan terbakar yang terakhir kita lakukan, setelah itu memang tidak ada lahan yang terbakar karena kondisi hujan dan mendung seperti ini," ujarnya didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pekanbaru Alan Kurnia.

Iwa menyadari bahwa lahan yang terbakar di Kota Pekanbaru semakin meluas sejak Januari 2026. Ia menyebut dari penanganan kebakaran lahan selama hampir empat bulan ini luas lahan terbakar di Kota Pekanbaru mencapai 32,9 hektar.

Pihaknya sudah menangani pemadaman lahan terbakar sejak Januari hingga awal April 2026. Mereka sudah menangani sekitar 58 kejadian kebakaran lahan.

"Kami menghimbau warga, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, supaya kebakaran lahan tidak lagi meluas," ajaknya. (Kominfo7/RD2)

Efektif Jawab Persoalan Warga, TRC Pekanbaru Sudah Tuntaskan 300 Lebih Laporan Pengaduan

Wed, 15 Apr 2026 11:51:03 +0700

PEKANBARU - Tim Reaksi Cepat (TRC) 112 Pekanbaru AMAN, sudah menuntaskan lebih dari 300 laporan pengaduan warga. Aduan warga itu masuk dalam kurun waktu 2 Minggu terakhir pasca TRC Pekanbaru diresmikan.

TRC 112 Pekanbaru ini dinilai efektif dalam merespon aduan warga Kota Pekanbaru. Berbagai persoalan dilaporkan warga ke TRC Pekanbaru.

"Dalam dua minggu sejak diresmikan, sudah 300 lebih laporan warga diselesaikan. TRC ini sangat aktif sekali," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, yang selama ini banyak aduan warga yang dilaporkan ke wali kota melalui sosial media, kini laporan itu banyak beralih ke TRC 112 Pekanbaru. Sehingga manfaat adanya TRC Pekanbaru ini, dinilai betul-betul dirasakan warga.

"Laporan yang masuk baik tentang orang sakit, kecelakaan, ada yang digigit ular, banyak macam aduan yang masuk. Ini mengurangi orang yang nelpon (sampaikan aduan) ke saya langsung," terang Agung.

TRC ini tergabung dari sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, ditambah dari kepolisian, TNI, dan beberapa instansi vertikal lainnya.

Agung menyebut, TRC tidak hanya menunggu laporan warga saja. Mereka juga memantau media sosial dan merespon aduan yang disampaikan warga di media sosial.

TRC Pekanbaru ini sengaja dibuat untuk memudahkan warga dalam mengatasi sejumlah persoalan.

"Layanan ini satu nomor untuk satu masalah. Seperti ada kecelakaan, kebakaran, ada kejahatan apapun permasalahan nya cukup tekan 112 . Nanti tersambung ke instansi yang bersangkutan," pungkas Wali Kota. (Kominfo8/RD2)

Wako Pekanbaru Ajak Masyarakat Jaga Fasilitas Umum

Tue, 14 Apr 2026 11:49:52 +0700

PEKANBARU - Sejumlah panel dan kabel lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Sekolah, Tampan, Kecamatan Payung Sekaki dicuri orang tak dikenal atau OTK. Akibatnya, lampu PJU yang ada di sepanjang jalan itu padam, dan membuat gelap gulita jalanan di sana.

Pencurian di fasilitas umum ini sudah berulang kali terjadi di Kota Pekanbaru. Sebelumnya pencurian kabel dan panel PJU ini terjadi di Jalan SM Amin, dan Jalan Jendral Sudirman Ujung.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho angkat bicara terkait kasus pencurian di fasilitas umum ini. Wako sangat menyayangkan aksi OTK yang merugikan masyarakat ini.

"Sudah kita lapor polisi. Kabel-kabel PJU ini banyak dicuri," kata Wako Agung, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, akibat dari pencurian kabel dan komponen PJU ini menyebabkan sejumlah lampu PJU di jalanan padam. Karena kabel yang dicuri saling berkaitan dan menghubungkan satu dengan yang lainnya.

"Contohnya yang di Sudirman itu, mengarah ke Rumbai itu banyak yang padam," ulasnya.

Wako mengajak seluruh masyarakat Pekanbaru untuk sama-sama menjaga fasilitas umum yang ada. Fasilitas yang ada jangan sampai dirusak atau dicuri.

"Kita juga memperkuat CCTv kita lagi untuk melakukan pengawasan. Sebagian berpengaruh juga, ketika kabel dicabut (dicuri) CCTv juga ikut mati," pungkasnya. (Kominfo8/RD2)

Satpol PP Dapati Belasan Pelanggaran Surat Edaran Wako Pekanbaru terkait Pedoman Aktivitas Ramadan

Sun, 15 Mar 2026 10:55:15 +0700

PEKANBARU - Ada sejumlah oknum pelaku usaha ternyata mengabaikan Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru terkait Pedoman Aktivitas Ramadan 1447 H. Petugas mendapati 13 pelanggaran terhadap surat edaran tersebut.

Temuan pelanggaran ini jadi bahasan dalam evaluasi internal Satpol PP Kota Pekanbaru terkait pelanggaran pedoman aktivitas selama Ramadan 1447 H di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya oknum pelaku usaha yang melanggar surat edaran Wali Kota Pekanbaru.

Pelanggaran itu di antaranya restoran yang masih memutar live music. Ada juga warung remang remang yang menjual minuman alkohol tanpa izin.

Tim Satpol PP Kota Pekanbaru mendapati tempat biliar beraktivitas walau ada larangan beroperasi selama Ramadan. Ada juga warnet hingga rental PS yang tetap buka saat bulan puasa.

"Banyak kami temukan di lapangan, sehingga ini jadi catatan ke depannya," jelas Kasatpol PP Kota Pekanbaru, Yuliarso.

Menurutnya, serangkaian pelanggaran ini menjadi evaluasi untuk Ramadan tahun berikutnya. Ia menilai warga maupun pelaku usaha bisa mengikuti kebijakan selama Ramadan.

Pihaknya tidak tinggal diam dengan ulah oknum pelaku usaha yang melanggar kebijakan bulan puasa di Kota Pekanbaru. Ada sejumlah sanksi bagi pelanggar surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Pekanbaru.

Yuliarso menyebut bahwa sanksi terberat yakni penutupan permanen tempat usaha. Sanksi ini bagi pelaku usaha yang sudah sangat meresahkan masyarakat.

"Kita akan ambil tindakan tegas, sekaligus menyampaikan kepada wali kota terkait kondisi ini," ulasnya. (Kominfo7/RD2)

Sentuhan Kasih di Tanah Merah, Wabup Misharti Salurkan Bantuan Langsung untuk Keluarga Korban Kebakaran Desa Tanah Merah.

Sat, 14 Mar 2026 10:54:28 +0700

Siak Hulu (KAMPAR), - Di tengah puing-puing sisa kebakaran di Dusun 4 Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj.Misharti, S.Ag., M.Si, menunjukkan kepedulian mendalam dengan menyerahkan santunan dan bantuan darurat kepada keluarga almarhum Togar Juanda Pasaribu, Sabtu(14/03).

Peninjauan ini turut didampingi Camat Siak Hulu Irwansyah, S.STP dan beserta jajaran perangkat desa dan serta Forkopimcam Kecamatan Siak Hulu.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati hadir untuk melihat langsung kondisi sisa reruntuhan kios kelontong yang hangus terbakar sekaligus memberikan dukungan moril kepada pihak keluarga korban.

Kronologi dan Hasil Investigasi Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, menurut keterangan istri korban peristiwa nahas tersebut terjadi pada Kamis dini hari (12/03/2026) sekitar pukul 01.00 WIB. Api diduga kuat berasal dari hubungan arus pendek (korsleting) pada unit kulkas di dalam kios.

"Laju api dilaporkan sangat cepat karena merambat ke barang dagangan yang mudah terbakar, termasuk stok tabung gas dan bahan bakar minyak jenis Pertalite. Akibat kejadian ini, suami saya Togar Juanda Pasaribu / usia 36th dinyatakan meninggal dunia karena terjebak di dalam bangunan saat api membesar" ucap istri korban.
Di sela peninjauan, Wakil Bupati Dr. Hj. Misharti menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap keamanan instalasi listrik di rumah dan tempat usaha.

"Dengan adanya kejadian musibah ini Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini." ujar beliau. Wabup juga menghimbau "Musim seperti ini sangat rawan. Suhu yang tinggi membuat kabel listrik yang tidak layak lebih cepat memanas.

Saya minta warga jangan abai, periksa kembali instalasi di rumah masing-masing agar tragedi di Tanah Merah ini tidak terulang lagi," tegas Dr. Hj. Misharti
"Bantuan ini mungkin tidak dapat menggantikan kehilangan yang dirasakan, namun ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir. Kami ingin memastikan keluarga tidak merasa sendirian menghadapi masa sulit ini. (Diskominfo Kampar /CK)

Bupati Kampar Hadiri Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai BMD Pemprov Riau untuk Gerai Koperasi Merah Putih

Fri, 13 Mar 2026 10:52:27 +0700

Pekanbaru – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau untuk pemanfaatan Gerai Koperasi Merah Putih, yang dilaksanakan di Balai Serindit, Pekanbaru, Jumat (13/03).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Gubernur Riau SF Haryanto, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, serta Staf Ahli Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Penandatanganan perjanjian ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Riau dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset atau Barang Milik Daerah guna mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Gerai Koperasi Merah Putih di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Gerai Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus wadah pengembangan koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah, sehingga mampu memperluas akses pemasaran produk lokal serta meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau atas sinergi dan dukungan yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Gerai Koperasi Merah Putih nantinya diharapkan mampu memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kampar sangat mendukung program ini. Dengan adanya fasilitas dari Pemerintah Provinsi Riau, diharapkan Gerai Koperasi Merah Putih dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kampar,” ujar Ahmad Yuzar.

Melalui kerja sama dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diharapkan program ini dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat ekonomi masyarakat serta meningkatkan peran koperasi sebagai motor penggerak perekonomian daerah.
(Diskominfo Kampar / ProDokpim / Pdy)

Targetkan PAD Meningkat, PT SPP Jalin Kerja Sama dengan LPPM Unri

Thu, 12 Mar 2026 10:50:15 +0700

PEKANBARU - PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) menjalin kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau (Unri).

Kedua belah pihak, berencana membangun sistem tata kelola perusahaan yang baik. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan naskah kerjasama kedua lembaga tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, hadir dari LPPM, diwakili oleh Ketua Tim Ahli, Dr. Fauzan Fathoni. Kemudian dari PT. SPP langsung ditandatangani oleh Direktur, Imam Zamroni.

"Hal ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan membangun tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance," tutur Imam Zamroni usai penandatanganan kerja sama, Kamis (12/3/2026).

Ia menuturkan, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pekanbaru, bahwa PT. SPP berupaya memperbaiki diri terus menerus.

Sehingga catatan dalam LHP BPKP dan lain-lain tidak menyisakan catatan negatif lagi. Ini sekaligus juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan PAD bagi Pekanbaru. (Kominfo8/RD2)

Bupati Kampar Hadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di IPDN Bersama Alumni IPDN dan APDN

Thu, 12 Mar 2026 10:49:28 +0700

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang dilaksanakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri serta Ketua Tim Komisi II DPR RI, bersama para alumni IPDN dan APDN dari berbagai daerah.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta memperkuat peran alumni IPDN dan APDN dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah daerah dalam forum seperti ini sangat penting sebagai wadah silaturahmi sekaligus bertukar pandangan terkait tantangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Melalui pertemuan ini kita dapat mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta para alumni IPDN dan APDN yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan di berbagai daerah,” ujar Ahmad Yuzar.

Kegiatan ini juga menjadi momentum diskusi strategis mengenai penguatan kapasitas aparatur pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peran lembaga pendidikan kedinasan dalam mencetak aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkompeten.

Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menyampaikan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, serta para alumni IPDN dan APDN dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan mendukung percepatan pembangunan nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI menegaskan bahwa kunjungan kerja spesifik ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan penguatan kelembagaan pemerintahan, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur negara.(Diskomimfo Kampar /ProDokpim /Pdy)

TMMD ke-127 di Pekanbaru Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Akses Ekonomi Warga

Wed, 11 Mar 2026 10:48:06 +0700

PEKANBARU - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kota Pekanbaru berhasil menyelesaikan sejumlah sasaran pembangunan fisik maupun nonfisik yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program yang dilaksanakan sejak Januari ini merupakan hasil kolaborasi antara TNI dan Pemko Pekanbaru.

Kepala Staf Kodam Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan usai upacara penutupan TMMD ke-127 di Lapangan Upacara Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (11/3/2026), menjelaskan, pelaksanaan TMMD tahun ini menargetkan berbagai sasaran utama dan tambahan, baik berupa pembangunan fisik maupun kegiatan nonfisik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah fasilitas yang dibangun dalam program tersebut antara lain pembukaan dan pengerasan jalan, pembangunan sumur air bersih, serta berbagai sarana penunjang lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Pembangunan jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian warga. Jalan yang sebelumnya sulit dilalui, kini telah terbuka dan diperkeras. Sehingga, jalan tersebjt dapat digunakan dengan lebih baik oleh masyarakat untuk menghubungkan satu permukiman dengan permukiman lainnya.

“Jalan ini sangat penting sebagai jalur ekonomi masyarakat. Dengan terbukanya akses tersebut, mobilitas warga menjadi lebih mudah,” kata Rudi.

Pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan secara gotong royong oleh TNI bersama Polri serta masyarakat setempat. Sinergi tersebut menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan berbagai target pembangunan tepat waktu.

Selain mendukung aktivitas masyarakat, pembangunan jalan juga memiliki fungsi strategis dalam aspek pertahanan. Salah satu pembangunan yang dilakukan adalah jalan pendekat yang dapat dimanfaatkan dalam situasi tertentu, seperti mobilisasi pasukan maupun distribusi logistik apabila terjadi kondisi darurat atau peperangan.

“Jalan pendekat ini dapat digunakan oleh pasukan, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan, termasuk untuk mendorong distribusi logistik dalam situasi tertentu,” jelas Rudi.

Kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar menyampaikan apresiasi tinggi kepada TNI, khususnya Komando Distrik Militer (Kodim) 0301/Pekanbaru, yang telah melaksanakan program TMMD ke-127 di wilayah tersebut.

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program TMMD memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau pembangunan oleh pemerintah daerah.

“Dalam program TMMD ini banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan rumah layak huni, pembangunan box culvert, hingga penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat,” katanya.

Selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan penyuluhan bagi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga dalam berbagai bidang.

"Program tersebut sangat membantu kami dalam mempercepat pembangunan, khususnya di kawasan pinggiran kota yang masih membutuhkan perhatian lebih," ujar Markarius.

Wilayah pelaksanaan program TMMD berada di sekitar kawasan yang nantinya akan berkembang menjadi pusat aktivitas baru di Pekanbaru. Jadi, pemko sangat berterima kasih kepada TNI.

"Program ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di kawasan pinggiran kota,” tutupnya. (Kominfo11/RD5)

Bupati dan Wabup Kampar Terima Kunjungan Silaturrahmi Jajaran Pimpinan BRKS.

Tue, 10 Mar 2026 00:24:49 +0700

Bangkinang Kota – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT bersama Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si menerima Kunjungan silaturrahmi dengan jajaran pimpinan Bank Riau Kepri Syariah diantaranya Direktur BRKS Helwin Yunus serta Branch Manager PT. BPR Syariah Bangkinang Wildan Zainal, Bela Wati dan Edi Wardana. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Kampar, Selasa (10/03/2026).

Pertemuan ini membahas berbagai hal strategis terkait peningkatan pelayanan perbankan serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mendukung pembangunan dan penguatan ekonomi daerah di Kabupaten Kampar.

Dalam arahannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan perbankan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah.

“Kita berharap pelayanan perbankan terus ditingkatkan. Ke depan kita juga mendorong agar pihak perbankan dapat merangkul berbagai perusahaan yang ada di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kampar,” ujar Ahmad Yuzar.

Ia juga menyampaikan bahwa potensi transaksi keuangan di Kabupaten Kampar cukup besar. Saat ini Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki sekitar 16 ribu pegawai yang terdiri dari ASN dan PPPK, yang tentunya menjadi potensi besar dalam pelayanan perbankan.

Sementara itu Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si juga memberikan masukan agar pihak perbankan terus adaptif dan responsif terhadap berbagai dinamika yang terjadi, termasuk kondisi geopolitik global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, Direktur Utama BRKS Helwin Yunus menyampaikan optimisme terhadap kinerja perbankan ke depan. Ia menargetkan pada tahun 2026 terjadi peningkatan laba dan dividen yang dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah.

“Pada tahun 2026 kita optimis terhadap peningkatan laba dan dividen. Hal ini tentu akan dimanfaatkan untuk mendukung penguatan BUMD serta program sinergi antara perbankan dengan pemerintah daerah,” jelas Helwin.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tentang layanan jasa perbankan.

Melalui kesepakatan bersama ini diharapkan dapat menjadi landasan strategis dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kampar. (Diskominfo Kampar/RF)

Wawako Hadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang Perubahan Struktur OPD di DPRD Kota

Tue, 10 Mar 2026 00:23:40 +0700

PEKANBARU - Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru, H Markarius Anwar, menghadiri rapat paripurna yang digelar DPRD Kota di ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki DPRD Kota Pekanbaru, Senin (9/3/2026).

Rapat yang dilaksanakan terkait Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru terhadap Ranperda Kota Pekanbaru, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Wawako Markarius usai menghadiri rapat paripurna mengatakan, ada beberapa masukan dari anggota DPRD Kota Pekanbaru terkait dengan efektifitas dan efisiensi.

"Kita tadi mendengar pandangan fraksi terkait dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah kita. Dan ada beberapa masukan juga dari kawan-kawan terkait dengan efektifitas dan efisiensi, supaya organisasi perangkat daerah ini bisa baik," ujar Markarius kepada sejumlah media.

Selain masukan, banyak dukungan dari anggota dewan agar pembahasan berlanjut ke tahapan berikutnya.

"Banyak juga dukungan dari kawan-kawan supaya ini bisa berlanjut ke tahapan berikutnya. Dan tentu kita berharap agar perda ini bisa segera disahkan. Sehingga kita bisa menyesuaikan perangkat daerah ini dengan visi misi kepala daerah yang baru. Sehingga kita bisa lebih cepat bergeraknya," kata Markarius.

Dikatakan Wawako Markarius, rapat paripurna yang dilaksanakan berlangsung dengan lancar, dengan pandangan yang telah disampaikan oleh setiap Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru.(Kominfo9/rd3)

Wawako Pekanbaru Hadiri Rakor Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 Polda Riau

Mon, 09 Mar 2026 00:22:41 +0700

PEKANBARU - Wawako Pekanbaru, H Markarius Anwar menghadiri rapat koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 Polda Riau, Senin (9/3/2026) pagi.

Dalam rapat yang dilaksanakan di Aula Tribrata Lantai 5 Mapolda Riau, Jalan Patimura, Wawako Markarius didampingi Kepala Satpol PP dan Plt Kepala Dinas Perhubungan.

Rakor pagi itu dihadiri seluruh kepala daerah dan Kapolresta di kabupaten kota.

"Rapat koordinasi untuk persiapan lebaran di Mapolda Riau, dengan seluruh kepala daerah dan pak Kapolres seluruh kaputaen kota. Insyaallah nanti kita akan follow up dalam rakor di tingkat kabupaten kota," ujar Markarius.

Menurut Markarius, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan persiapan-persiapan seluruh stakholder dalam menyambut lebaran.

"Dalam rangka persiapan pelayanan liburan atau cuti Hari Raya Idul Fitri 1447 hijriah, dengan ini tentu kita sebagai pemerintah akan mempersiapkan semua agar para pemudik dapat bepergian dengan selamat dan aman dalam perjalanan menuju kampung halaman," ucap Markarius.(Kominfo9/rd3)

Perum BULOG KC Kampar Memastikan Ketersediaan Stok Selama Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri 2026 Aman dan Cukup.

Mon, 09 Mar 2026 00:19:17 +0700

Bangkinang Kota : Perum BULOG Kancab Kampar memastikan ketersediaan stok pangan pokok yang saat ini berada di gudang dalam kondisi sangat aman. Komoditas utama seperti beras dan minyak goreng dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan, termasuk dalam menghadapi momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu Idul Fitri 1447 H.

Pemimpin Cabang Perum BULOG Kancab Kampar, Dani Permana, Senin, 09/03 menyampaikan stok yang dikuasai saat ini untuk beras berjumlah 1.366.285 kg dan minyak goreng merk minyakita berjumlah 72.420 liter. Persediaan tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.

“Stok pangan yang dikuasai Perum BULOG Kancab Kampar sangat aman untuk kebutuhan masyarakat jadi kami menghimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak sesuai kebutuhannya dan tidak perlu ada kepanikan yang berlebihan yang berpotensi memicu gejolak pasar ” tambahnya.

Selain menjaga stok, Perum BULOG Kancab Kampar juga terus melaksanakan berbagai langkah stabilisasi harga pangan di pasar, diantaranya melalui penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pendistribusian minyakita ke jaringan dan pengecer secara masif. Upaya ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan kondisi pasar yang kondusif.
(Diskomimfo Kampar /Pdy)

Safari Ramadan di Rumbai Barat, Wali Kota Ajak Pejabat dan Warga Makmurkan Masjid Al Kastoeri

Sun, 08 Mar 2026 00:16:55 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al Kastoeri, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan tersebut sengaja dijadwalkan menjelang sepuluh hari terakhir Ramadan sebagai momentum memperkuat kebersamaan antara pemko dan warga

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengundang seluruh pejabat eselon III dan IV untuk turut hadir. Kehadiran para pejabat akan menjadi perhatian kepala daerah.

“Seluruh pejabat kami undang untuk hadir. Jika ada yang tidak hadir tentu akan kami evaluasi. Namun karena ini masih dalam suasana Ramadan, untuk saat ini kami maafkan terlebih dahulu,” katanya.

Masjid Al Kastoeri merupakan aset penting bagi warga Pekanbaru. Masjid tersebut memiliki nilai pembangunan hampir Rp20 miliar. Masjid ini telah diwakafkan beserta tanah dan bangunannya kepada Pemko Pekanbaru oleh mantan Wakapolri Gatot Eddy Pramono. Penyerahan wakaf tersebut menjadi berkah sekaligus amanah bagi pemko dan warga Rumbai Baray untuk menjaga serta memakmurkan masjid.

“Ini adalah rezeki bagi warga dan Pemko Pekanbaru. Tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merawat dan meramaikan masjid ini,” ujar Agung.

Ia juga mengajak warga dan para pejabat untuk bersama-sama melaksanakan salat tarawih di Masjid Al Kastoeri. Hal ini sebagai bagian dari upaya memakmurkan rumah ibadah tersebut.

Selain itu, Agung turut menyampaikan kabar terkait bantuan biaya domestik bagi jemaah haji asal Kota Pekanbaru tahun ini. Pemko Pekanbaru menyiapkan anggaran sekitar Rp77 miliar untuk menanggung biaya domestik atau biaya embarkasi jemaah haji.

"Dengan kebijakan tersebut, setiap calon jemaah haji tidak perlu lagi membayar biaya sekitar Rp4,6 juta per orang. Bagi jemaah yang sudah terlanjur membayar, dana tersebut akan dikembalikan atau disalurkan melalui kementerian terkait," ungkap Agung.

Pada kesempatan yang sama, Agung juga menyinggung rencana rotasi jabatan di lingkungan Pemko Pekanbaru. Salah satu pejabat yang akan dilantik adalah Edward Riansyah yang kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara definitif. Namun, pelantikan tersebut ditunda dan direncanakan akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idulfitri.

Di akhir sambutannya, Agung mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjalankan tugas dengan integritas serta tidak melakukan praktik pungutan liar. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar tidak pernah meminta ataupun menerima tunjangan hari raya (THR) dari organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami tidak menerima THR dan tidak meminta apa pun dari OPD. Jangan sampai ada pihak yang menakut-nakuti atau menjanjikan jabatan dengan imbalan tertentu. Penilaian kami semata-mata berdasarkan kinerja,” tegasnya. (Kominfo11/RD5)