Latest Posts

Agung Nugroho Terima Gelar Pahlawan Nasional Pendiri Pekanbaru dari Presiden Prabowo

Tue, 10 Nov 2026 18:16:20 +0700

JAKARTA — Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerima langsung penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Alhamdulillah, ini merupakan penghormatan bagi Kota Pekanbaru dan seluruh masyarakatnya. Pendiri kota kita kini telah mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Nasional. Kami bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas penghormatan kepada Marhum Pekan,” ujar Agung.

Marhum Pekan merupakan Sultan Siak Sri Indrapura ke-V. Sebelum menjadi sultan, Tengku Muhammad Ali berperan sebagai panglima dalam Perang Guntung melawan VOC Belanda di Pulau Guntung. Perlawanan tersebut merupakan bagian dari perjuangan Kerajaan Siak mempertahankan kedaulatannya.

Kiprahnya juga mencakup pengembangan kawasan Senapelan menjadi pusat perdagangan yang menjadi cikal bakal Kota Pekanbaru. Kajian sejarah mencatat bahwa penguatan jaringan perdagangan tersebut merupakan bagian dari strategi menghadapi dominasi ekonomi VOC.

Agung menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, keluarga besar Kesultanan Siak, tokoh adat, sejarawan, serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Ia juga menghargai perjuangan para pendahulu yang telah merintis pengusulan tersebut.

“Penghormatan ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga dan merawat Pekanbaru. Kita lanjutkan cita-cita beliau melalui pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Agung.

Menurut Agung, penghormatan kepada Marhum Pekan perlu diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin baik, lingkungan kota yang terawat, dan pelestarian sejarah. Ia juga mengajak seluruh warga, dari beragam latar belakang, untuk menjaga budaya Melayu sebagai jati diri Pekanbaru.

“Pekanbaru adalah rumah kita bersama. Siapa pun asal dan latar belakangnya, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kota ini dan menghormati budaya Melayunya. Semoga pengakuan ini semakin menguatkan kebersamaan kita membangun Pekanbaru,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengenalkan sosok Marhum Pekan melalui penggunaan namanya pada fasilitas publik, termasuk gerbang tol baru di kawasan Palas yang menggunakan nama Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah.

Agung berharap penganugerahan tersebut membuat generasi muda semakin mengenal Marhum Pekan, baik sebagai pendiri kota maupun pejuang yang melawan penjajahan. Keteladanan dan pengabdiannya diharapkan mendorong anak-anak Pekanbaru untuk berkarya dan mengambil peran dalam kemajuan kota.

Kebanggaan Pekanbaru dan Siak, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam syah akan Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Sat, 07 Nov 2026 21:13:43 +0700

PEKANBARU — Penantian panjang masyarakat Pekanbaru untuk melihat pendiri kotanya mendapat gelar Pahlawan Nasional segera terwujud. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan akan dianugerahi gelar tersebut di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho akan hadir langsung di Istana Negara bersama Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri Agung serta ahli waris Marhum Pekan untuk menghadiri penganugerahan tersebut.

“Alhamdulillah, mimpi yang telah lama diperjuangkan masyarakat akhirnya terwujud. Kita bangga pendiri Pekanbaru mendapat penghormatan sebagai Pahlawan Nasional. Kebahagiaan ini milik masyarakat Pekanbaru, masyarakat Siak, dan seluruh Riau,” ujar Agung.

Harapan menjadikan Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional telah mengemuka sejak 1988. Perjuangan yang dirintis sejak lama itu terus dilanjutkan Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Agung Nugroho hingga membuahkan kabar baik mengenai rencana penganugerahan.

Kabar tersebut juga disampaikan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam pertemuannya dengan Agung. Bagi Wali Kota, penghormatan kepada Marhum Pekan menjadi capaian bersama seluruh pihak yang selama ini mendukung dan memperjuangkannya.

Marhum Pekan merupakan Sultan Siak Sri Indrapura ke-V, putra Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah atau Marhum Bukit, Sultan Siak ke-IV. Beliau melanjutkan pengembangan kawasan Senapelan yang dirintis ayahandanya hingga tumbuh menjadi pusat perdagangan dan cikal bakal Kota Pekanbaru.

Selain dikenal sebagai pendiri Pekanbaru, Marhum Pekan dikenang atas perjuangannya melawan Belanda di Pulau Guntung. Pengembangan pekan atau pasar yang beliau lakukan turut meletakkan dasar bagi pertumbuhan kota yang kini menjadi ibu kota Provinsi Riau.

Menurut Agung, sejarah tersebut menunjukkan eratnya hubungan Pekanbaru dengan Kesultanan Siak. Karena itu, penghormatan kepada Marhum Pekan juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan kembali sejarah dan kebudayaan Melayu kepada generasi muda.

“Saya mencintai Pekanbaru beserta sejarah dan budaya Melayunya. Menjaga marwah Melayu adalah tanggung jawab yang saya pegang dalam memimpin kota ini. Pekanbaru adalah rumah kita bersama, dan kemajuan kota harus berjalan dengan budaya Melayu yang tetap hidup serta menjadi jati dirinya,” tuturnya.

Jasa Kesultanan Siak bagi Indonesia juga tercatat melalui Sultan Syarif Kasim II, Sultan Siak ke-XII. Pada awal kemerdekaan, beliau mendukung Republik Indonesia dengan menyerahkan kekayaan, termasuk sumbangan sebesar 13 juta gulden. Sejarah pengabdian para sultan tersebut menjadi warisan kebanggaan masyarakat Riau.

Agung menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan pemerintah pusat atas penghormatan kepada Marhum Pekan, serta kepada Pemerintah Provinsi Riau atas dukungannya. Apresiasi juga disampaikan kepada para pendahulu, tim pengkaji, sejarawan, tokoh adat, keluarga besar atau zuriah, dan seluruh masyarakat yang telah memperjuangkan pengusulan tersebut.

Penghormatan terhadap pendiri kota juga diwujudkan melalui pengabadian namanya pada infrastruktur di Pekanbaru. Pemko Pekanbaru telah memperoleh persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menggunakan nama Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah pada gerbang tol dalam kota yang menghubungkan ruas Pekanbaru–Dumai dengan Pekanbaru–Bangkinang.

Perubahan nama Jalan Palas menggunakan nama pendiri kota juga telah mendapat persetujuan. Penamaan gerbang tol dan jalan tersebut tinggal diresmikan sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengingat akan sejarah berdirinya Pekanbaru.

Agung berharap pengabadian nama tersebut membuat masyarakat, terutama generasi muda, semakin mengenal sosok Marhum Pekan dan memahami jasa para pendahulu yang membangun kota.

“Nama beliau kita hadirkan pada gerbang tol dan jalan agar terus dikenang. Kami ingin anak-anak kita tumbuh dengan mengenal pendiri kotanya, menghargai sejarahnya, dan mencintai budaya Melayu. Itulah warisan yang ingin kita jaga bersama,” kata Agung.

Sabarudi Ingatkan Pejabat Baru Pekanbaru, Jabatan Harus Dibuktikan dengan Prestasi

Tue, 27 Oct 2026 23:01:17 +0700

PEKANBARU - Perombakan jajaran birokrasi di tubuh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru baru-baru ini menyita perhatian publik. Pelantikan dan rotasi 17 pejabat yang dilakukan oleh Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, pada akhir Oktober 2026 lalu, dipandang bukan sekadar formalitas penataan struktur organisasi semata. Langkah mutasi ini memikul tanggung jawab besar, di mana efektivitas kerja, percepatan realisasi program pemerintah, serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat harus menjadi fokus utama yang riil dan terukur.

Dukungan penuh terhadap langkah evaluasi ini datang dari lembaga legislatif, salah satunya disampaikan oleh anggota DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi. Sebagai seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sabarudi memandang bahwa penentuan posisi pejabat merupakan hak prerogatif sekaligus kewenangan penuh kepala daerah. Hak tersebut dinilai krusial agar pucuk pimpinan tertinggi memiliki keleluasaan dalam memilih figur-figur aparatur yang benar-benar sejalan dan mampu mengeksekusi visi pembangunan kepala daerah bersama wakil walikota.

Kendati demikian, Sabarudi memberikan catatan penting bahwa keberhasilan dari sebuah proses rotasi jabatan tidak boleh berhenti sebatas seremoni pelantikan saja. Setiap pejabat yang baru saja mengemban amanah di posisi strategis dituntut untuk memiliki kepekaan tinggi serta kemampuan manajerial yang mumpuni. Mereka harus mampu menerjemahkan target-target besar kepala daerah ke dalam bentuk program kerja taktis yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Selain orientasi target kerja, kedekatan emosional dan fungsional antara birokrat dengan warga juga menjadi sorotan utama. Kebijakan yang dirumuskan pemerintah tidak boleh hanya selesai di atas kertas atau berjalan secara administratif kaku, melainkan harus hadir sebagai solusi konkret atas berbagai problematika harian yang dihadapi warga Pekanbaru. Ekspektasi publik terhadap birokrasi selalu bermuara pada hasil yang nyata, mulai dari efisiensi prosedur pelayanan administrasi yang lebih cepat hingga ketepatan sasaran dari program-program sosial maupun infrastruktur.

Dalam mekanismenya, evaluasi kinerja aparatur negara merupakan agenda penting yang harus berjalan secara berkesinambungan. Sabarudi menilai bahwa evaluasi berkala—seperti peninjauan yang dapat dilakukan setiap enam bulan sekali—merupakan instrumen yang tepat bagi wali kota untuk mengukur kapabilitas para pembantunya di pemerintahan. Melalui mekanisme penilaian yang objektif, kepala daerah memiliki legitimasi penuh untuk mengganti pejabat yang kinerjanya stagnan ataupun mempertahankan figur yang dinilai berprestasi demi kebaikan organisasi.

Secara keseluruhan, dinamika perombakan birokrasi di Pemko Pekanbaru ini diharapkan menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan dilantiknya sejumlah pejabat pada posisi strategis di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, roda organisasi perangkat daerah (OPD) diyakini mampu bergerak lebih lincah. Pada akhirnya, masyarakat Kota Bertuah menantikan bukti otentik bahwa rotasi jabatan ini benar-benar berorientasi pada kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan bersama, bukan sekadar pergeseran kursi kekuasaan.

Roni Amril Minta PUPR Prioritaskan Kualitas dan Ketahanan Infrastruktur Kota

Sun, 01 Nov 2026 22:54:44 +0700

PEKANBARU - Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR saat ini tengah mempercepat program pemeliharaan jalan serta perbaikan sistem drainase yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada penghujung 2026. Langkah ini mendapat apresiasi sekaligus pengawalan ketat dari jajaran legislatif, khususnya Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, H. Roni Amriel, S.H., M.H., menegaskan bahwa dukungan penuh dari legislatif harus diiringi dengan komitmen kuat dari eksekutif dalam menjaga standar mutu konstruksi. Ia mengingatkan agar para pelaksana proyek tidak sekadar mengejar target tenggat waktu penyelesaian, melainkan wajib memastikan kualitas fisik bangunan agar tahan lama dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga.

Berdasarkan data operasional Dinas PUPR Pekanbaru, target pemeliharaan jalan sepanjang tahun 2026 dipatok hampir menyentuh angka 60 kilometer. Hingga kini, realisasi di lapangan telah mencapai 47 kilometer, yang berarti tersisa sekitar 12 kilometer jalan yang harus dikebut penyelesaiannya dalam kurun waktu dua bulan terakhir tahun ini.

Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Edwar Riansyah, merinci bahwa sisa pengerjaan infrastruktur jalan tersebut mencakup beberapa kawasan strategis, seperti wilayah Senapelan, Jalan Palapa, Jalan Cahaya di Payung Sekaki, Jalan Taman Sari di Bukitraya, kawasan sekitar Danau Buatan, hingga Jalan Limbungan di Rumbai. Pihak Dinas PUPR menyatakan optimisme tinggi bahwa sisa target tersebut dapat tercapai dengan mengoptimalkan waktu efektif serta alokasi anggaran yang tersedia.

Selain infrastruktur jalan, fokus pengerjaan juga diarahkan secara masif pada pembenahan saluran drainase di enam ruas jalan utama kota. Beberapa titik krusial yang menjadi prioritas pengerjaan meliputi Jalan Suka Karya, Jalan Dharma Bakti, Jalan Paus, serta Jalan Embun Pagi. Dari hasil pantauan berkala di lapangan, progres fisik pembangunan drainase ini menunjukkan angka kemajuan yang bervariasi antara 60 hingga 80 persen.

Dinas PUPR menargetkan seluruh rangkaian proyek drainase tersebut dapat tuntas sepenuhnya pada rentang waktu pertengahan hingga akhir Desember 2026. Percepatan ini dinilai sangat krusial guna mengantisipasi serta menekan potensi genangan air dan banjir yang kerap dikeluhkan masyarakat saat musim hujan tiba.

Kendati demikian, pihak Dinas PUPR memastikan bahwa untuk tahun anggaran berjalan, belum ada rencana penambahan titik pengerjaan baru berskala besar mengingat sisa waktu efektif yang sangat terbatas. Meski begitu, penanganan yang bersifat darurat atau insidental tetap akan disiagakan, terutama untuk merespons kerusakan mendadak seperti struktur saluran yang patah atau box drainase yang ambruk.

Di sisi lain, keterbatasan ketersediaan anggaran masih menjadi kendala utama dalam merampungkan seluruh persoalan infrastruktur di ibu kota Provinsi Riau ini. Dinas PUPR mengakui bahwa dana yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mencakup seluruh kebutuhan perbaikan jalan dan drainase yang tersebar di berbagai wilayah.

Oleh karena itu, pihak Dinas PUPR berencana untuk kembali mengajukan penambahan alokasi anggaran dalam perencanaan tahun 2027 mendatang. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperluas cakupan penanganan infrastruktur secara menyeluruh, sehingga kenyamanan, keamanan, serta keselamatan masyarakat Pekanbaru dapat terakomodasi secara optimal di masa depan.

Roni Pasla Dukung Pengendalian Banjir Pekanbaru, Perawatan Waduk Harus Jadi Prioritas

Thu, 29 Oct 2026 22:49:48 +0700

PEKANBARU - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga duduk di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru, Roni Pasla, mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru agar memberikan perhatian serius terhadap aspek pemeliharaan berkala pada berbagai infrastruktur penanggulangan banjir. Langkah ini dinilai krusial supaya fasilitas pengendali air seperti waduk dan embung mampu bekerja secara maksimal setiap kali curah hujan tinggi mengguyur wilayah setempat.

Dukungan penuh sejatinya diberikan oleh pihak legislatif terhadap langkah strategis pemko dalam menanggulangi genangan air. Berbagai rencana konkret, mulai dari pengoperasian ulang Waduk Cipta Karya yang dijadwalkan pada tahun 2027, penjajakan pembangunan fasilitas penampungan baru, hingga optimalisasi lahan-lahan cekungan alami sebagai kolam retensi, dinilai sebagai langkah positif di jalur yang tepat.

Kendati demikian, Roni memberikan catatan kritis agar pemda tidak terjebak pada euforia pembangunan fisik semata tanpa dibarengi manajemen perawatan yang berkelanjutan. Menurutnya, persoalan klasik yang kerap diabaikan adalah ancaman sedimentasi atau pendangkalan di dalam badan waduk maupun embung. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, endapan lumpur dan material terbawa air akan secara signifikan menggerus volume tampungan efektif, sehingga fasilitas tersebut kehilangan daya dukungnya saat volume air meningkat drastis akibat hujan lebat.

Oleh karena itu, inspeksi lapangan secara berkala menjadi agenda wajib yang harus dijadwalkan oleh instansi teknis terkait. Melalui pengecekan rutin tersebut, pemerintah dapat segera mendeteksi secara dini tanda-tanda pendangkalan atau kerusakan struktur pendukung lainnya. Jika dari hasil peninjauan ditemukan adanya penurunan kapasitas tampung akibat sedimentasi, tindakan normalisasi berupa pengerukan harus langsung diprogramkan tanpa menunggu masalah banjir semakin parah.

Peringatan tegas juga disampaikan agar pemangku kebijakan tidak bersikap parsial yang hanya berorientasi pada proyek pembuatan fasilitas baru demi pencitraan program semata. Keberhasilan suatu program mitigasi bencana sangat bergantung pada kesinambungan fungsi infrastruktur dalam jangka panjang, sehingga anggaran yang telah digelontorkan benar-benar memberikan nilai manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat luas. Semboyan bahwa membangun harus sejalan dengan merawat harus dipegang teguh oleh aparatur pemerintah daerah agar ancaman banjir tahunan di Kota Pekanbaru dapat diredam secara komprehensif.

DPRD Pekanbaru Ingin Persoalan Lahan Meranti Pandak Diselesaikan Secara Adil

Wed, 28 Oct 2026 22:46:03 +0700

PEKANBARU - Konflik pertanahan yang melibatkan warga di RW 06 dan RW 07, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, masih menyisakan ketidakpastian. Guna mencari jalan keluar atas perselisihan ini, Komisi I DPRD Kota Pekanbaru mengambil langkah tegas dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Riau. Langkah krusial ini bertujuan untuk meminta kejelasan mengenai legalitas serta dasar hukum di balik penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diklaim oleh PT Kaluku Permai Wood Industries sebagai dasar kepemilikan lahan tersebut.

Rencana pemanggilan instansi pertanahan ini merupakan hasil konkret dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru pada Rabu siang, 28 Oktober 2026. Forum penting tersebut dihadiri oleh berbagai unsur terkait, mulai dari perwakilan warga yang terdampak, tim kuasa hukum perusahaan, jajaran BPN, Bagian Hukum dari Pemerintah Kota Pekanbaru, hingga aparat kepolisian dari Polresta Pekanbaru. Pertemuan ini mencerminkan tingginya urgensi penyelesaian sengketa agar tidak berlarut-larut dan merugikan pihak manapun.

Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar, menegaskan bahwa penelusuran riwayat penerbitan sertifikat—termasuk pemeriksaan warkah atau dokumen asli pertanahan—menjadi kunci utama penyelesaian masalah. Menurutnya, transparansi dokumen sangat dibutuhkan agar status kepemilikan lahan dapat dinilai secara objektif tanpa merugikan masyarakat maupun pihak korporasi. Robin menekankan pentingnya sikap adil yang berlandaskan pada kebenaran dan koridor hukum yang berlaku, di mana hak-hak warga harus dikembalikan jika terbukti sah, sementara hak perusahaan tetap wajib dihormati apabila memiliki kekuatan hukum yang sah.

Sementara itu, dalam sesi pemaparan di hadapan peserta rapat, perwakilan bagian Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Emon, membeberkan kronologi penerbitan SHGB atas nama PT Kaluku Permai Wood Industries. Berdasarkan catatan BPN, SHGB Nomor 135/Meranti Pandak resmi diterbitkan pada 27 Juli 2010 dengan cakupan luas 13.525 meter persegi. Dokumen ini diterbitkan menyusul Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nomor 91/HGB/BPN.14/2010 yang dikeluarkan pada 5 Mei 2010.

Lebih lanjut, pihak BPN menjelaskan bahwa sertifikat terbaru tersebut merupakan bentuk pembaruan dari SHGB Nomor 444 yang sebelumnya terbit pada 21 November 1987 berdasarkan acuan GS/958/Meranti Pandak/1971. Pada periode terdahulu, sertifikat tersebut memiliki luas mencapai 28.520 meter persegi sebelum masa berlakunya berakhir pada 18 November 2007. Adanya selisih luas tanah antara sertifikat lama dan permohonan pembaruan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah adanya pelepasan sebagian lahan untuk fasilitas serta kepentingan umum, termasuk pembangunan Jalan Pesisir.

Rois Soroti Pentingnya Peremajaan Pohon Pelindung di Kawasan Perkotaan

Wed, 07 Oct 2026 22:41:19 +0700

PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk segera melaksanakan peremajaan terhadap pohon-pohon pelindung perkotaan yang sudah berusia senja. Langkah preventif ini dinilai sangat krusial mengingat banyaknya pohon tua yang mulai rapuh dan dikhawatirkan mengancam keselamatan publik, khususnya ketika wilayah tersebut dilanda cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai angin kencang.

Rois selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa keberadaan pohon pelindung sangat krusial bagi ekosistem kota. Selain memperindah lanskap perkotaan, dibutuhkan proses pertumbuhan hingga puluhan tahun agar pohon dapat memberikan fungsi ekologis yang optimal. Kendati demikian, faktor usia lanjut tidak boleh diabaikan begitu saja agar tidak berubah menjadi sumber bencana bagi para pengguna jalan dan warga sekitar.

Lebih lanjut, Rois mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mengambil tindakan gegabah dengan menebang pohon sendiri secara sembarangan. Selain menyalahi aturan administratif dan kewenangan instansi terkait, tindakan pemotongan mandiri tanpa keahlian khusus menyimpan potensi bahaya yang cukup tinggi, seperti risiko kecelakaan kerja, tersengat aliran listrik tegangan tinggi dari kabel di sekitarnya, hingga merusak fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, apabila warga mendapati keberadaan pohon yang mulai membahayakan, mengganggu fungsi jalan, atau merusak kabel listrik, diimbau untuk segera membuat laporan resmi kepada pihak DLHK. Dengan adanya laporan tersebut, tim teknis pemerintah dapat langsung menerjunkan petugas untuk melakukan pengecekan lapangan sekaligus mengeksekusi penanganan yang paling tepat, baik berupa pemangkasan dahan berat maupun penebangan total.

Di sisi lain, DPRD Pekanbaru juga memberikan penekanan khusus terkait aturan kompensasi jika terjadi pemangkasan atau penebangan pohon yang diakibatkan oleh proyek pembangunan infrastruktur maupun pelebaran badan jalan. Rois menegaskan bahwa setiap pohon yang terpaksa ditebang harus digantikan dengan aksi penanaman bibit pohon baru di titik lokasi lain yang lebih representatif guna mempertahankan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sebagai ilustrasi, pencabutan atau penebangan satu pohon dewasa idealnya dikompensasi dengan penanaman beberapa bibit pohon baru agar siklus regenerasi lingkungan tetap berjalan lancar. Melalui mekanisme ini, fungsi vital pohon sebagai penyaring polusi udara sekaligus produsen oksigen utama di kawasan perkotaan tetap terjaga tanpa mengorbankan aspek keselamatan publik.

Pemerintah kota juga didorong untuk lebih proaktif menjalankan program pendataan serta penyisiran berkala terhadap seluruh vegetasi pelindung di berbagai ruas jalan. Identifikasi tidak hanya difokuskan pada usia pohon atau kerapuhan dahan, melainkan juga mengenali karakteristik spesies pohon tertentu yang sistem perakarannya agresif dan berpotensi merusak konstruksi infrastruktur jalan raya.

Sebagai perbandingan, pohon mahoni dikenal memiliki pola perakaran vertikal yang menunjang ke dalam tanah sehingga relatif aman bagi struktur permukaan aspal di sekitarnya. Sebaliknya, terdapat jenis pohon lain yang akarnya menyebar horizontal dan berdaya dorong kuat hingga mampu merusak serta mengangkat lapisan aspal jalan. Jenis vegetasi yang berpotensi merusak fasilitas publik semacam inilah yang harus segera diidentifikasi, ditangani, atau digantikan dengan jenis tanaman yang lebih ramah infrastruktur perkotaan demi kenyamanan bersama.

Tekad Abidin Dorong Kesadaran Antinarkoba di Kalangan Pelajar Pekanbaru

Wed, 28 Oct 2026 22:35:49 +0700

PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif Kepolisian Daerah (Polda) Riau yang berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus antinarkoba di lingkungan sekolah. Langkah strategis ini dinilai sangat mendesak mengingat ancaman peredaran gelap narkotika saat ini sudah menyasar berbagai kalangan tanpa memandang usia, termasuk anak-anak usia sekolah.

Dalam keterangannya baru-baru ini, Tekad mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap situasi darurat narkoba yang kian meresahkan. Menurut pengamatannya, penyalahgunaan barang haram tersebut kini tidak lagi mengenal batas umur, di mana anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) berisiko tinggi terpapar. Oleh karena itu, dunia pendidikan memerlukan perhatian khusus serta pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak guna membentengi generasi muda dari bahaya kehancuran akibat narkotika.

Lebih lanjut, politisi tersebut berpendapat bahwa upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran narkoba tidak boleh hanya dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum semata. Pihak sekolah bersama instansi terkait perlu merumuskan langkah preventif yang melibatkan peran aktif para siswa itu sendiri. Salah satu gagasan kreatif yang diusulkannya adalah perekrutan dan pembentukan kader antinarkoba di setiap sekolah. Melalui program ini, para pelajar dapat diberdayakan sebagai agen perubahan yang militan di lingkungan pergaulan mereka.

Tekad menyarankan agar para pelajar yang terpilih sebagai kader diberikan pembekalan dan pelatihan intensif selama satu hingga tiga bulan. Dengan dibekali pengetahuan komprehensif mengenai bahaya laten narkoba, para siswa diharapkan memiliki kapasitas untuk saling mengingatkan sesama rekan sebaya. Selain itu, mereka juga dilatih untuk memiliki kepekaan sosial sehingga mampu mengenali indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekolah serta berani melaporkannya kepada pihak berwenang.

Untuk mewujudkan efektivitas program tersebut, organisasi intra maupun ekstra sekolah seperti OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dan gerakan Pramuka dinilai sangat potensial untuk dilibatkan. Pelatihan dan edukasi lanjutan nantinya dapat disinergikan langsung dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau serta Polda Riau agar materi yang disampaikan akurat dan mudah dipahami oleh kalangan remaja.

Secara esensial, perang melawan narkoba membutuhkan komitmen kolaboratif yang melibatkan sinergi kuat antara pemerintah, aparat kepolisian, institusi pendidikan, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, rencana pembentukan satgas antinarkoba di sekolah harus ditindaklanjuti dengan program edukasi yang berkesinambungan, bukan sekadar kegiatan sosialisasi seremonial yang bersifat sementara.

Komisi III DPRD Pekanbaru berkomitmen penuh untuk mengawal dan mendukung setiap program positif yang berorientasi pada penyelamatan generasi bangsa. Melalui pencegahan dini yang dimulai sejak bangku sekolah, diharapkan tingkat kesadaran pelajar dalam menghindari narkoba semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, dan aman bagi tumbuh kembang anak-anak

Roni Pasla: Perbaikan 47 Kilometer Jalan Bukti Pemko Pekanbaru Dengarkan Aspirasi Warga

Fri, 30 Oct 2026 22:32:54 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi fasilitas publik, khususnya infrastruktur jalan. Hingga akhir Oktober 2026, progres perbaikan jalan di ibukota Provinsi Riau ini telah mencatatkan capaian positif dengan merampungkan pengerjaan sepanjang 47 kilometer. Angka ini merepresentasikan progres yang signifikan dari total target keseluruhan yang dipatok mencapai 60 kilometer pada tahun anggaran 2026.

Langkah taktis yang diambil oleh jajaran eksekutif ini langsung menarik perhatian dan mendatangkan apresiasi dari lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyatakan dukungannya secara penuh terhadap percepatan pembangunan yang sedang digesa oleh pemerintah kota. DPRD menilai bahwa masifnya perbaikan infrastruktur ini merupakan jawaban yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat luas setelah bertahun-tahun harus berhadapan dengan kenyataan pahit berupa ruas jalan yang rusak dan berlubang.

Pernyataan dukungan tersebut salah satunya datang dari Ketua Fraksi PAN DPRD Pekanbaru yang juga duduk sebagai anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla. Dalam keterangannya, ia secara terbuka mengapresiasi dan mendukung penuh langkah taktis Pemko Pekanbaru yang saat ini tengah giat menuntaskan berbagai pekerjaan perbaikan jalan di berbagai titik wilayah kota.

Lebih lanjut, Roni menjelaskan bahwa proyek perbaikan jalan raya ini bukan sekadar pembangunan fisik biasa, melainkan sebuah kebutuhan mendesak bagi warga. Selama ini, masyarakat dinilai telah merasakan dampak negatif dari adanya ketimpangan prioritas pembangunan yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Menurut catatannya, kondisi infrastruktur yang kurang merata tersebut bahkan telah dirasakan oleh warga hingga kurun waktu lebih dari tujuh tahun.

Politisi tersebut menyoroti bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya, arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah cenderung lebih berfokus serta memprioritaskan penyelesaian kawasan perkantoran pemerintah di Tenayan Raya. Akibat dari kebijakan yang tidak berimbang tersebut, berbagai fasilitas penunjang dan kebutuhan infrastruktur dasar di tengah permukiman masyarakat justru belum mendapatkan perhatian dan porsi anggaran yang sepadan.

Oleh karena itu, langkah pembenahan yang kini digalakkan oleh Pemko Pekanbaru dipandang sebagai angin segar untuk mengoreksi ketimpangan masa lalu. Pemerintah kota diharapkan mampu secara konsisten mendengarkan jeritan hati serta keluhan warga kota yang sudah bertahun-tahun mendambakan akses jalan yang mulus dan layak. Roni berharap program strategis ini tidak berhenti di tengah jalan, melainkan terus berlanjut secara berkesinambungan sehingga pemerataan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh penjuru wilayah Pekanbaru.

Berdasarkan data dan laporan perkembangan pekerjaan per tanggal 29 Oktober 2026, realisasi perbaikan jalan telah menyentuh angka 47 kilometer. Dengan sisa waktu yang ada dan target akhir tahun sebesar 60 kilometer, jajaran Pemko Pekanbaru masih menyisakan pekerjaan rumah sepanjang kurang lebih 13 kilometer lagi yang harus dikebut penyelesaiannya dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam rangka memastikan kualitas pekerjaan berjalan optimal, jajaran pimpinan tertinggi di Kota Pekanbaru tidak tinggal diam. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, bersama dengan Wakil Wali Kota, Markarius Anwar, serta didampingi oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tampak turun langsung ke lapangan. Mereka melakukan peninjauan secara berkala ke sejumlah ruas jalan yang sedang dikerjakan maupun yang menjadi target prioritas, termasuk di kawasan Rumbai. Beberapa titik ruas jalan yang sempat dipantau secara langsung di antaranya meliputi Jalan Pembina, Jalan Lingkar Danau Buatan, Jalan M Nur, Jalan Siak I, Jalan Siak IV, hingga kawasan Jalan Pesisir.

Di samping mendorong agar pihak eksekutif mampu menyelesaikan sisa target pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan berkualitas, Roni Pasla juga tidak lupa menitipkan pesan penting kepada segenap warga kota. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengambil peran aktif dalam menjaga fasilitas umum yang telah diperbaiki dengan susah payah tersebut. Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan tidak akan berumur panjang tanpa adanya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan sekitar serta merawat kebersihan fasilitas publik. Partisipasi aktif warga dalam merawat infrastruktur ini diharapkan mampu beriringan secara harmonis dengan kerja keras pemerintah kota dalam menuntaskan target pembangunan hingga penghujung tahun 2026.

DPRD Pekanbaru Minta Orang Tua Pastikan Anak Mengikuti PJJ Sesuai Jadwal

Wed, 14 Oct 2026 22:28:22 +0700

PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru memberikan imbauan tegas kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka selama kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diberlakukan pada Rabu hingga Kamis (14–15 Oktober 2026). Langkah pengawasan ketat ini dinilai mendesak guna mencegah peserta didik berkeliaran di luar rumah di tengah kondisi kualitas udara yang semakin memburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru, Abu Bakar, menekankan bahwa peran aktif orang tua memegang kunci utama untuk memastikan anak-anak tetap berada di dalam rumah serta fokus mengikuti proses belajar secara daring. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengingatkan agar orang tua tidak membiarkan buah hati mereka bebas keluar rumah tanpa kepentingan yang mendesak. Menurutnya, tebalnya kabut asap menyimpan potensi bahaya yang sangat nyata bagi kesehatan anak. Selain ancaman gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), anak-anak yang beraktivitas di luar ruangan juga rentan menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya bertujuan agar kegiatan belajar tetap berjalan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan menyeluruh demi keselamatan generasi muda.

Tidak hanya menitikberatkan tanggung jawab pada keluarga, DPRD Pekanbaru juga mendorong pihak sekolah dan para guru untuk ikut ambil bagian dalam mengawasi kedisiplinan para siswanya. Abu Bakar menyarankan agar sekolah memberikan pengingat secara berkala serta menerapkan bentuk sanksi yang bersifat mendidik bagi siswa yang kedapatan melanggar aturan dengan berkeliaran di luar rumah selama jam belajar jarak jauh berlangsung. Melalui sinergi yang kuat dan berkesinambungan antara pihak keluarga dan lembaga pendidikan, keselamatan serta kesehatan anak-anak di Kota Pekanbaru diharapkan dapat tetap terjaga di tengah situasi darurat kabut asap ini.

Kebijakan pembelajaran jarak jauh yang berlangsung selama dua hari tersebut diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru menyusul merosotnya kualitas udara secara signifikan pada Selasa malam (13/10/2026). Keputusan ini resmi termuat dalam Surat Edaran Nomor 400.3/Disdik.Sekretaris.1/3358/2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran di Kota Pekanbaru. Kebijakan ini merujuk langsung pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di wilayah-wilayah yang terdampak pekatnya asap karhutla.

Melalui aturan tersebut, seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Pemko Pekanbaru diinstruksikan untuk beralih ke sistem PJJ dengan terus memantau perkembangan kualitas udara di lapangan. Sementara itu, bagi instansi pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama maupun lembaga kedinasan lainnya di wilayah Pekanbaru, diimbau untuk menyesuaikan kegiatan belajar dengan tetap memprioritaskan faktor kesehatan peserta didik. Pemerintah juga memberikan fleksibilitas bagi sekolah-sekolah yang menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan akses jaringan internet atau aliran listrik, di mana kegiatan belajar dapat dialihkan menggunakan modul pembelajaran berbasis penugasan rumah. Penyesuaian komprehensif ini diharapkan mampu melindungi kesehatan para siswa hingga kondisi udara di Pekanbaru kembali normal dan aman bagi aktivitas luar ruangan.

Muhammad Sabarudi Minta Razia Pekat Menyasar Titik Rawan di Pekanbaru

Fri, 09 Oct 2026 22:21:27 +0700

PEKANBARU — Operasi penertiban penyakit masyarakat (pekat) yang digelar di Kota Pekanbaru tidak hanya berhasil menjaring puluhan orang, tetapi juga membuka tabir persoalan hukum yang lebih mendasar. Penemuan sejumlah hotel dan wisma yang beroperasi tanpa dokumen legalitas lengkap kini memicu tanggapan keras dari jajaran DPRD Kota Pekanbaru.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, menggarisbawahi pentingnya langkah susulan dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Menurutnya, aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak boleh berhenti pada penindakan pelanggaran norma kesusilaan semata, melainkan wajib mengevaluasi secara menyeluruh legalitas tempat-tempat penginapan yang menjadi lokasi penertiban.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan kewajiban perpajakan harus ditegakkan tanpa kompromi. Terlebih lagi, dalam razia tersebut ditemukan fakta bahwa sejumlah penyedia sarana akomodasi nekad beroperasi meski tidak mengantongi izin sah atau biarkan dokumen perizinannya kadaluwarsa dalam jangka waktu yang cukup lama.

Sabarudi mengapresiasi langkah tegas tim gabungan yang turun ke lapangan pada Kamis malam. Operasi penegakan hukum ini dinilai sebagai bentuk respons nyata pemerintah daerah dalam menjawab keresahan dan aspirasi warga yang menginginkan lingkungan bersih dari pekat. Kendati demikian, ia menyoroti pentingnya pengawasan administratif agar penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dapat berjalan secara berkesinambungan dan menyeluruh.

Lebih lanjut, Sabarudi mengingatkan pentingnya menjaga norma sosial dan identitas daerah. Pekanbaru sebagai kota yang kental dengan pijakan budaya Melayu memiliki nilai-nilai luhur yang sangat menjunjung tinggi moralitas Islam. Oleh sebab itu, segala bentuk aktivitas atau kegiatan usaha yang mencederai nilai-nilai budaya lokal serta melanggar koridor ketertiban umum harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Operasi pekat berskala besar ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, dengan melibatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam penyisiran malam tersebut, petugas mendatangi lima titik lokasi strategis yang disinyalir kerap menjadi tempat pelanggaran ketertiban, yakni Hotel Aquatale, Homestay Bintang Lima, Wisma SMR, Parma Hotel, hingga area hiburan malam Live House.

Dari hasil pemeriksaan marathon di lapangan, petugas berhasil mengamankan setidaknya 28 orang penikmat hiburan dan pengunjung penginapan yang tidak mampu menunjukkan identitas sah atau pasangan bukan suami istri.

Menanggapi hasil temuan di lapangan, Wakil Wali Kota Markarius Anwar menyatakan bahwa rangkaian pemantauan dan razia lapangan ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Pekanbaru untuk memelihara situasi yang kondusif, aman, dan tenteram bagi seluruh lapisan warga.

Markarius menegaskan bahwa pihak pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan. Pemerintah Kota Pekanbaru berjanji akan menjadwalkan agenda razia dan inspeksi mendadak secara berkala. Fokus penindakan ke depan tidak hanya menyasar pada individu yang melanggar norma, tetapi juga akan memproses tempat-tempat usaha yang terbukti mengabaikan kelengkapan dokumen perizinan, mengoperasikan bisnis yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta mengabaikan perpanjangan izin yang telah habis masa berlakunya.

SF Hariyanto Dorong Percepatan Infrastruktur Melalui Sinergi Antar pemerintahan

Wed, 21 Oct 2026 22:17:18 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau baru-baru ini menggarisbawahi urgensi sinergi yang erat bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru demi memastikan setiap program pembangunan daerah berjalan beriringan dan saling mendukung. Penegasan tersebut mengemuka dalam sesi audiensi jajaran pimpinan DPRD Kota Pekanbaru bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang dilangsungkan pada hari Rabu, 21 Oktober 2026.

Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua I Tengku Azwendi Fajri serta Wakil Ketua II Muhammad Dikky Suryadi Khusaini. Kehadiran pimpinan legislatif kota ini disambut hangat oleh pihak eksekutif tingkat provinsi sebagai ruang dialog konstruktif guna menyelaraskan visi pembangunan jangka panjang di ibu kota Provinsi Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengungkapkan bahwa Plt Gubernur Riau memandang pembangunan Kota Pekanbaru mustahil dapat direalisasikan secara mandiri tanpa dukungan penuh dari level provinsi. Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci utama agar arah kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi secara harmonis. Semangat kebersamaan ini bahkan ditegaskan bukan hanya berlaku bagi Pekanbaru, melainkan menjadi landasan utama pembangunan yang merata di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.

Lebih lanjut, Sekdaprov Riau menyoroti pentingnya mengutamakan jalur musyawarah dalam menghadapi berbagai tantangan, dinamika, maupun perbedaan sudut pandang yang kerap muncul di tengah proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Komunikasi yang intensif dan terbuka dinilai sangat esensial untuk meredam potensi hambatan sekaligus memastikan bahwa setiap produk kebijakan publik tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Menjaga kekompakan serta menyamakan persepsi antarlembaga pemerintah menjadi pesan moral yang ditekankan demi kepentingan rakyat.

Melalui momentum audiensi ini, Pemprov Riau menaruh harapan besar agar koordinasi, komunikasi, dan sinergi antara pemerintah provinsi, Pemko Pekanbaru, serta jajaran DPRD Kota Pekanbaru semakin kokoh dan solid. Keterpaduan langkah ini diyakini mampu mempermudah penyelesaian berbagai persoalan daerah secara efektif, menyelaraskan prioritas program kerja tingkat kota dengan provinsi, serta menghadirkan dampak positif yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat Pekanbaru maupun Riau secara keseluruhan.

Tengku Azwendi Fajri Minta APBD 2027 Berorientasi pada Kebutuhan Warga

Tue, 27 Oct 2026 21:23:40 +0700

PEKANBARU - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2027 kini telah resmi bergulir dan memasuki babak baru di legislatif. Dalam proses penyusunan anggaran kali ini, dua persoalan klasik yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat yakni perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan serta penanganan banjir yang kerap melanda kembali diposisikan sebagai agenda prioritas utama pemerintah kota.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menjelaskan bahwa saat ini tahapan pembahasan sedang berjalan intensif di tingkat komisi-komisi. Setiap komisi di DPRD tengah membedah serta mengevaluasi secara mendalam berbagai program kerja yang diusulkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah seluruh rangkaian evaluasi di tingkat komisi rampung, proses pembahasan akan berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yakni di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Politisi dari Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa di tengah dinamika usulan program yang begitu beragam, fokus pembangunan fisik pada tahun 2027 tidak mengalami pergeseran signifikan. Infrastruktur jalan yang rusak dan penanganan masalah banjir tetap menjadi sorotan utama karena kedua hal tersebut merupakan aspirasi serta keluhan yang paling sering disuarakan oleh warga Kota Pekanbaru sehari-hari.

Kendati pembangunan fisik mendominasi perhatian, pihak DPRD juga memberikan penekanan khusus agar sektor pelayanan dasar bagi masyarakat tidak boleh diabaikan atau dikurangi porsinya. Di sektor pendidikan, misalnya, Azwendi menyampaikan harapannya agar berbagai program yang bersifat pro-rakyat, seperti penyediaan bantuan seragam sekolah gratis bagi para siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri, dapat terus dilanjutkan secara berkesinambungan. Program sosial semacam ini dinilai sangat strategis dalam membantu meringankan beban finansial para orang tua murid.

Selain itu, pihak legislatif juga mendorong adanya alokasi anggaran yang memadai untuk program beasiswa pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan merata. Beasiswa tersebut dirancang untuk mencakup jenjang pendidikan Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), hingga Strata Tiga (S3). Sasaran penerima beasiswa ini pun diproyeksikan lebih luas, mulai dari mahasiswa yang memiliki prestasi akademik gemilang, para penghafal Al-Qur'an (hafiz/hafizah), hingga mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi agar mereka tetap memiliki kesempatan mengakses pendidikan tinggi yang layak.

Secara keseluruhan, ruang lingkup anggaran tahun 2027 tidak hanya berfokus pada infrastruktur dasar, melainkan juga menyentuh aspek kesejahteraan sosial yang komprehensif. Sebagaimana ditegaskan oleh Azwendi, perhatian utama dewan mencakup perbaikan jalan, mitigasi banjir, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk program beasiswa.

Melalui proses pembahasan yang sedang berjalan ini, DPRD Kota Pekanbaru berharap agar produk akhir APBD 2027 benar-benar mampu menjawab berbagai tantangan riil di tengah masyarakat. Anggaran yang disahkan kelak diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen nyata yang efektif dalam meningkatkan taraf hidup, memberikan rasa aman dari ancaman banjir, serta mendongkrak kualitas sumber daya manusia di Kota Pekanbaru secara berkelanjutan.

DPRD Pekanbaru Minta Penegak Hukum Usut Peran Korporasi dalam Karhutla

Thu, 08 Oct 2026 21:17:06 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh peserta didik hingga hari Sabtu, 10 Oktober 2026. Keputusan penting ini terpaksa diambil lantaran tingkat pencemaran udara di wilayah tersebut telah memburuk dan menyentuh status "Sangat Tidak Sehat". Kabut asap pekat yang diakibatkan oleh masifnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengganggu kesehatan pernapasan warga, tetapi juga lumpuhnya aktivitas pendidikan secara tatap muka di ruang kelas semenjak hari Kamis, 8 Oktober 2026.

Situasi darurat lingkungan ini memantik respons serta sorotan tajam dari jajaran legislatif, salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Tekad Abidin. Menurut pandangannya, kebijakan memperpanjang proses belajar secara daring dari rumah merupakan indikator yang sangat jelas mengenai betapa masifnya gangguan bencana asap terhadap ritme kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam keterangannya, politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menyampaikan desakan khusus kepada pimpinan institusi kepolisian yang baru agar lebih agresif dan tanpa kompromi dalam menyeret para pelaku pembakar hutan ke muka hukum, khususnya di kawasan Pulau Sumatera. Tindakan kejahatan lingkungan tersebut dinilai sudah melampaui batas kewajaran karena mendatangkan kerugian masif dan merusak tatanan hidup publik secara luas.

Lebih lanjut, Tekad Abidin menekankan urgensi konsistensi dari aparat penegak hukum agar tidak pandang bulu dalam menghukum para perusak alam. Selama ini, proses peradilan kerap dinilai tumpul ke atas dan belum menyentuh aktor-aktor intelektual di balik layar yang memegang kendali kebijakan di tingkat korporasi. Oleh karena itu, perusahaan atau korporasi yang terbukti areanya terbakar harus dipaksa memikul tanggung jawab hukum secara mutlak, serta diusut hingga tuntas guna menemukan siapa otak di balik bencana tahunan tersebut.

Sementara itu, peralihan metode dari sekolah konvensional ke sistem belajar jarak jauh menuntut adanya pengawasan yang lebih intensif serta kolaborasi yang solid dari berbagai elemen, terutama pihak keluarga di rumah. Kerja sama yang terjalin erat antara Dinas Pendidikan (Disdik), jajaran manajemen sekolah, hingga peran aktif para orang tua atau wali murid menjadi fondasi paling krusial demi menjaga efektivitas kegiatan belajar mengajar darurat ini.

Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah diimbau untuk merancang dan mengoptimalkan mekanisme PJJ agar kualitas materi yang tersampaikan tetap setara dengan efektivitas pembelajaran tatap muka di ruang kelas biasa. Di sisi lain, pemerintah daerah terus menyerukan kepada para orang tua agar senantiasa mengawasi pergerakan dan aktivitas anak-anaknya selama masa belajar di rumah berlaku. Pihak sekolah juga diharapkan proaktif memantau progres akademik siswa secara berkala, sehingga target pencapaian kurikulum nasional tetap dapat direalisasikan secara maksimal di tengah situasi darurat bencana asap ini.

Tengku Azwendi Minta Disdik Pekanbaru Tegur Sekolah yang Masih Belajar Tatap Muka

Wed, 07 Oct 2026 21:10:53 +0700

PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang resmi diberlakukan lewat edaran Wali Kota. Langkah ini diambil sebagai respons atas penurunan kualitas udara di Pekanbaru, sehingga kepatuhan seluruh satuan pendidikan menjadi kunci utama dalam melindungi kesehatan para siswa dari ancaman polusi.

Azwendi menegaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak boleh sekadar melayangkan imbauan lisan, melainkan harus berani menjatuhkan sanksi tegas hingga teguran keras bagi sekolah-sekolah yang masih nekat mengadakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Menurutnya, konsistensi dalam menegakkan aturan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar kebijakan perlindungan anak tidak menjadi formalitas belaka di lapangan.

Lebih lanjut, politisi tersebut menekankan pentingnya keseragaman penerapan kebijakan di semua sekolah tanpa terkecuali. Pengawasan berkala harus digencarkan demi memastikan tidak ada institusi pendidikan yang berjalan sendiri-sendiri atau mengabaikan instruksi darurat di tengah situasi lingkungan yang belum kondusif. Ketidakpatuhan dikhawatirkan dapat melemahkan efektivitas mitigasi risiko kesehatan yang telah dirancang oleh pemerintah.

Sebelumnya, polemik muncul setelah TK, SD, dan SMP Islam As-Shofa yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Pekanbaru, kedapatan tetap melaksanakan aktivitas belajar di kelas meski kebijakan PJJ sudah diumumkan. Situasi ini langsung memicu keresahan dan protes dari sejumlah orang tua murid yang cemas terhadap keselamatan buah hati mereka di tengah buruknya udara luar ruangan.

Salah seorang wali murid yang memilih dirahasiakan identitasnya menyayangkan sikap manajemen sekolah yang dinilai abai terhadap instruksi resmi. Ia berpendapat bahwa kebijakan PJJ tentu dirumuskan pemerintah melalui kajian matang terkait keselamatan publik. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi teladan terdepan dalam menaati regulasi, alih-alih menunjukkan pembangkangan terhadap instansi yang menaunginya.

DPRD Pekanbaru Aidhil Desak Pemko Tertibkan Tiang FO yang Tidak Sesuai Ketentuan

Mon, 05 Oct 2026 21:06:45 +0700

PEKANBARU – Penataan infrastruktur jaringan internet di Kota Pekanbaru kembali menuai kritik tajam. Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Aidhil Nur Putra, mendesak para pengusaha dan penyedia layanan internet (provider) untuk segera menertibkan serta merapikan bentangan kabel fiber optik (FO) dan tiang-tiang penyangganya yang kian semrawut. Kondisi tersebut dinilai bukan hanya merusak estetika lingkungan, melainkan juga mengancam keselamatan warga sekitar.

Keluhan tersebut mencuat seiring masih maraknya aduan dari masyarakat, khususnya di daerah pemilihan (dapil) yang diwakilinya. Salah satu persoalan krusial yang disuarakan warga adalah pemancangan tiang jaringan yang dilakukan secara sembarangan tanpa mengindahkan batasan wilayah publik dan privat.

Aidhil mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan terkait keberadaan tiang fiber optik yang ditanam secara sepihak di atas lahan milik warga, bukan di arena fasilitas umum (fasum) sebagaimana mestinya.

"Kami masih menerima laporan dari masyarakat mengenai masalah tiang kabel fiber optik ini. Tiang-tiang tersebut didirikan bukan di areal fasilitas umum, melainkan langsung di kawasan pemukiman warga," ujar Aidhil saat ditemui, Senin (5/10/2026).

Politisi yang menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRD Pekanbaru ini menjelaskan lebih rinci bahwa aduan konkret salah satunya datang dari kawasan Kecamatan Payung Sekaki. Di wilayah tersebut, warga mengeluhkan berdirinya tiang internet yang memakan area pekarangan rumah pribadi mereka tanpa izin maupun koordinasi yang jelas.

"Di Payung Sekaki ada laporan bahwa tiang internet terpasang tepat di pekarangan rumah warga. Kita dengan tegas meminta pihak provider bertanggung jawab dan segera merapikan bentangan kabel serta memindahkan tiang tersebut," tegasnya.

Menurut Aidhil, praktik pemasangan infrastruktur yang asal-asalan demi mengejar target komersial sangat merugikan masyarakat. Para pemilik provider diimbau tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan pelanggan semata, tetapi juga wajib memperhitungkan aspek keselamatan, kenyamanan, serta keindahan tata kota.

Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memperluas cakupan pengawasan dan penertiban. Langkah pembersihan kabel semrawut diharapkan tidak hanya terfokus di sepanjang jalan-jalan protokol kota, melainkan menyisir hingga ke pelosok pemukiman dan perumahan padat penduduk.

"Pemerintah kota perlu menyusun agenda pengawasan serta kontrol secara berkala terhadap pemasangan kabel internet di wilayah pemukiman. Penertiban ini penting agar keberadaan kabel-kabel tersebut tidak mengganggu mobilitas harian warga maupun merusak pemandangan kota," pungkasnya.

PKL Siak IV Hadapi Penertiban, DPRD Pekanbaru Minta Pemprov Jamin Kelangsungan Usaha

Mon, 05 Oct 2026 20:58:38 +0700

PEKANBARU - Kembalinya para pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar lapak di kawasan Jembatan Siak IV, Pekanbaru, memantik respons tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau. Aktivitas jual beli yang memanfaatkan bahu jalan serta trotoar—khususnya pada jam-jam sore hingga malam—dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan memicu potensi kecelakaan. Menanggapi tindakan penertiban yang dilakukan aparat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru memberikan pandangan agar pemerintah tidak hanya bertindak represif melalui penggusuran semata, melainkan turut memikirkan nasib ekonomi para pedagang kecil.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois, menyatakan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakoni para PKL patut dipandang sebagai bentuk perjuangan warga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Menurutnya, upaya mencari nafkah halal demi menafkahi keluarga merupakan tanggung jawab mendasar yang wajib dihargai oleh para pengambil kebijakan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa empati kepada pedagang tidak boleh mengesampingkan kepentingan umum, khususnya terkait keselamatan berlalu lintas dan ketertiban fasilitas publik. Penggunaan badan jembatan dan trotoar sebagai area komersial sangat berisiko menciptakan kemacetan serta ancaman keselamatan bagi pengendara.

Selain persoalan lalu lintas, masalah kebersihan turut menjadi sorotan serius. Tumpukan sampah sisa dagangan yang ditinggalkan di sekitar jembatan dikhawatirkan dapat merusak estetika tata ruang Kota Pekanbaru pada malam hari. Sebelumnya, aparat Satpol PP Riau telah menggencarkan penertiban lapak liar di kawasan tersebut pada akhir September lalu. Pemerintah daerah berencana memperketat pengawasan melalui patroli berkala guna memastikan infrastruktur vital seperti jembatan tetap steril dari aktivitas komersial liar.

Kendati penertiban diperlukan, DPRD mendesak adanya sinergi lintas sektor yang melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan jajaran kepolisian dalam merumuskan solusi jangka panjang. Penataan ini ditekankan bukan untuk mematikan mata pencaharian warga kecil, melainkan menata kota agar lebih tertib dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Sebagai langkah solutif, pemerintah diminta tidak serta-merta melakukan penggusuran tanpa menyediakan tempat relokasi yang layak. Lokasi pengganti yang disiapkan harus strategis dan mampu menjamin keberlangsungan roda perputaran ekonomi para pedagang secara berkelanjutan. Dengan adanya tempat berjualan yang representatif, penataan Kota Pekanbaru dapat berjalan seimbang tanpa harus mengorbankan kesejahteraan ekonomi rakyat kecil.

DPRD Pekanbaru Minta Keluhan Penerangan Jalan di Rumbai Segera Ditindaklanjuti

Mon, 05 Oct 2026 20:49:52 +0700

PEKANBARU - Kawasan Rumbai di Pekanbaru mendadak menjadi sorotan legislatif setelah sebuah rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah ruas jalan utama di wilayah tersebut tenggelam dalam kegelapan gulita saat malam hari. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan para pengguna jalan yang melintas. Menanggapi situasi tersebut, Zulkardi selaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari daerah pemilihan Rumbai secara tegas mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera bergerak cepat merealisasikan pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU).

Zulkardi menekankan pentingnya perhatian serius dari instansi terkait terhadap titik-titik proyek infrastruktur yang sedang maupun baru saja diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Menurutnya, sangat ironis sekaligus berisiko tinggi jika akses vital masyarakat dibiarkan tanpa pencahayaan yang memadai. Sebagai contoh nyata, ia menyoroti rute penting mulai dari kawasan Jalan Paus hingga jalur menuju Simpang Bingung yang kondisinya masih minim penerangan ketika malam tiba, sehingga berpotensi besar memicu jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan.

Ironisnya, persoalan minimnya cahaya ini bukan disebabkan oleh ketiadaan dana. Pihak DPRD Kota Pekanbaru sebenarnya telah mengesahkan dan menyetujui alokasi anggaran yang cukup besar untuk pemasangan jaringan PJU di wilayah Rumbai. Titik-titik prioritas yang menjadi sasaran program ini meliputi jalur dari ujung Jalan Sudirman, berlanjut ke Jalan Yos Sudarso, hingga tembus ke kawasan Jalan Paus dan Simpang Bingung.

Namun, meski bulan Oktober telah berjalan, realisasi fisik di lapangan justru belum menampakkan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh warga setempat. Zulkardi menyayangkan lambannya kinerja instansi terkait dalam mengeksekusi dana yang telah disetujui. Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar sebenarnya sudah tersedia, bahkan sebagian tiang lampu dilaporkan sudah berada di lokasi dan siap dipasang, tetapi proses pengerjaannya terus mengalami penundaan tanpa kejelasan.

Selain ancaman kecelakaan lalu lintas, kegelapan malam di kawasan tersebut juga memicu kekhawatiran serius terkait masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Zulkardi mengingatkan kembali insiden kriminalitas di depan Stadion Utama Riau dan Jalan Paus yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Lingkungan yang gelap gulita dinilai menjadi celah empuk yang memperbesar peluang terjadinya tindak kejahatan di ruang publik.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti pengaspalan jalan semata. Setiap proyek infrastruktur jalan harus selalu diiringi dengan kelengkapan fasilitas pendukung yang berfungsi secara optimal demi keselamatan warga. Pihak legislatif berharap desakan ini segera mendapat respons nyata dari Dinas Perhubungan agar keresahan masyarakat Rumbai segera teratasi. Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru, Masykur Tarmizi, hingga saat ini belum membuahkan hasil karena belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

Aspirasi Rumbai Masuk SIPD, DPRD Pekanbaru Minta Anggaran Berpihak ke Masyarakat

Mon, 05 Oct 2026 20:42:16 +0700

PEKANBARU - Politisi Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi, mendesak agar ratusan usulan warga dari daerah pemilihannya diperhatikan serius dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Dalam rapat Badan Anggaran, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengusulkan agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang bernilai sekitar Rp250 miliar dapat dimanfaatkan secara maksimal guna merealisasikan berbagai kebutuhan pokok masyarakat di kawasan Rumbai.

Zulkardi menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga yang sudah tercatat di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus dikaji secara menyeluruh, bukan sekadar membatasi diri pada tiga usulan prioritas melalui sistem swakelola saja. Menurutnya, ratusan usulan tersebut merupakan hasil himpunan langsung di lapangan selama dua setengah tahun terakhir yang dinilai mendesak untuk segera ditinjau berdasarkan tingkat kepentingannya.

Berdasarkan kegiatan penyerapan aspirasi di 65 titik reses, warga di Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur mayoritas mengeluhkan kondisi fasilitas umum yang belum memadai. Persoalan utama yang sering disuarakan meliputi perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, penanganan genangan air atau banjir, serta normalisasi saluran air agar berfungsi normal kembali.

Sejumlah jalur yang mendesak untuk segera diperbaiki mencakup ruas Jalan Gurindam 12, Jalan Sungai Umban, Jalan Sri Amanah, hingga jalur menuju Kantor Camat Rumbai Barat. Di samping itu, warga setempat juga sangat mengharapkan adanya penambahan lampu penerangan jalan umum, mulai dari kawasan Jembatan Siak IV, Jalan Yos Sudarso, sampai ke Simpang Bingung. Di balik setiap permohonan tersebut, terdapat harapan besar dari warga agar persoalan infrastruktur dan banjir dapat segera terselesaikan demi kenyamanan bersama.

Selain infrastruktur jalan dan penanganan banjir, Zulkardi turut menyoroti minimnya ketersediaan sarana air bersih di beberapa wilayah, khususnya di Kelurahan Muara Fajar Timur dan Muara Fajar Barat. Akibat terbatasnya jaringan air bersih, warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp5,000 setiap harinya demi mencukupi kebutuhan air minum dan rumah tangga mereka.

Dalam menyikapi besarnya angka SILPA daerah, Zulkardi mengajak seluruh pihak terkait untuk melakukan evaluasi bersama terhadap tingkat penyerapan anggaran yang ada. Ia menyadari sepenuhnya bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru terikat oleh berbagai aturan keuangan yang ketat serta memiliki keterbatasan ruang fiskal. Kendati demikian, ia berharap sisa anggaran tersebut dapat diselaraskan secara optimal guna menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Ia juga mengimbau Pemkot Pekanbaru agar bersikap transparan dalam menyampaikan alasan apabila terdapat usulan warga yang terpaksa ditunda pengerjaannya pada tahun anggaran ini. Keterbukaan informasi ini dinilai krusial agar masyarakat dapat memahami hambatan teknis yang dihadapi serta mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang disiapkan oleh pemerintah.

Sebagai wujud keseriusan dalam mengawal kepentingan masyarakat, Zulkardi telah menyerahkan dokumen lengkap hasil reses tersebut secara langsung kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Dokumen administratif ini diharapkan dapat diverifikasi secara faktual dan mendalam, sehingga bisa dijadikan acuan yang tepat dalam menyusun rencana pembangunan kota di masa mendatang.

Cegah Perundungan di Dunia Pendidikan, DPRD Pekanbaru Dorong Pengawasan Menyeluruh

Thu, 08 Oct 2026 20:31:13 +0700

Pekanbaru - Maraknya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk insiden tragis yang berujung pada kematian pelajar, telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Syafri Syarif, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar, secara tegas mendesak institusi pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan sistem pengawasan guna meredam aksi perundungan atau bullying.

Menurut Syafri, pengawasan yang hanya berpusat di ruang kelas tidak lagi memadai. Ia menyarankan agar setiap sekolah segera memasang kamera pengawas atau CCTV di titik-titik strategis yang berpotensi menjadi lokasi perundungan, seperti area lapangan terbuka maupun sudut-sudut lingkungan sekolah lainnya. Keberadaan teknologi ini diharapkan mampu berfungsi sebagai instrumen kontrol yang efektif sekaligus mempercepat deteksi dini apabila terjadi tindakan kekerasan antarsiswa.

Bagi sekolah swasta, Syafri menilai pengadaan fasilitas tersebut bukanlah hal yang sulit. Anggaran pemasangan CCTV dapat dialokasikan melalui dana pembangunan yang lazim dibayarkan oleh orang tua siswa pada awal tahun ajaran. Langkah preventif ini dinilai sangat krusial agar aktivitas harian anak didik terpantau secara transparan dan akuntabel.

Selain infrastruktur digital, Syafri juga menyoroti peran penting Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Ia meminta instansi tersebut segera memanggil seluruh kepala sekolah guna mengonsolidasikan langkah-langkah strategis pencegahan bullying. Edukasi dan sosialisasi mengenai dampak buruk kekerasan harus digencarkan secara berkala, misalnya melalui amanat upacara bendera hari Senin atau kegiatan rutin mingguan lainnya, agar pesan tersebut tertanam dengan baik di benak setiap peserta didik.

Di sisi lain, keberanian mental para korban dan saksi memegang peranan vital dalam memutus rantai kekerasan. Syafri mengimbau para pelajar agar tidak merasa gentar atau takut untuk melaporkan tindakan intimidasi yang mereka alami kepada guru. Ia juga mengingatkan pihak tenaga pendidik dan manajemen sekolah agar bersikap terbuka serta tidak berupaya menutup-nutupi insiden kekerasan yang terjadi. Penyelesaian masalah secara internal tanpa penanganan hukum yang transparan justru dikhawatirkan dapat melanggengkan budaya kekerasan dan memicu terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Urgensi pengawasan ketat ini bukan tanpa alasan. Belakangan ini, dunia pendidikan di Pekanbaru diwarnai oleh sejumlah kasus memprihatinkan. Salah satunya dialami oleh seorang siswa SDN 108 Pekanbaru berinisial MAF, di mana keluarganya melaporkan dugaan perundungan yang dikaitkan dengan kematian korban ke Polresta Pekanbaru pada November 2025. Pihak keluarga sempat menyayangkan sikap sekolah yang diduga menyangkal adanya unsur kekerasan, ditambah lambannya progres penyelidikan yang dikeluhkan oleh kuasa hukum korban pada awal 2026.

Kasus serupa juga menimpa Muhammad Fahri, seorang remaja berusia 17 tahun di Pekanbaru yang meninggal dunia pada pertengahan Juli 2026 setelah diduga terlibat perkelahian. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya indikasi serius berupa pendarahan otak dan patah tulang leher, yang kemudian mendorong pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau. Bahkan, aparat kepolisian sempat melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban pada Agustus 2026 guna kepentingan autopsi dan pencarian bukti ilmiah.

Deretan peristiwa kelam tersebut menjadi pengingat bahwa sistem keamanan di sekolah harus dibenahi secara menyeluruh sebelum timbul korban jiwa berikutnya. Pihak legislatif berharap sekolah tidak hanya bertindak reaktif setelah musibah terjadi, melainkan proaktif menciptakan ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk intimidasi.

DPRD Pekanbaru Minta Penyaluran Seragam Sekolah Tak Lewati Batas Waktu

Fri, 23 Oct 2026 20:21:44 +0700

Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru menyoroti keterlambatan realisasi pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sebelumnya dijanjikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) rampung pada Oktober 2026. Hingga penghujung bulan ini, bantuan tersebut belum sepenuhnya sampai ke tangan para orang tua murid, sehingga memicu kritik dari pihak legislatif agar dinas terkait segera mengambil tindakan nyata.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, mendesak Dinas Pendidikan agar memegang teguh komitmen yang telah disepakati bersama. Menurutnya, tenggat waktu bulan Oktober merupakan batas akhir yang sebelumnya sudah disanggupi oleh instansi pelaksana. Oleh karena itu, realisasi di lapangan harus segera dikejar demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah kota.

Guna mengatasi hambatan teknis yang berkaitan dengan ketersediaan stok di lapangan, Tekad memberikan solusi agar pendistribusian tidak tertunda secara keseluruhan. Ia menyarankan pihak dinas untuk mendahulukan penyaluran pakaian yang sudah rampung diproduksi. Dengan cara ini, sebagian siswa atau masyarakat yang sudah terdata dan menunggu bisa langsung memanfaatkan bantuan tersebut tanpa harus menunggu seluruh paket selesai serentak.

Sebagai bagian dari program bantuan tahun ini, setiap siswa baru tingkat SD dan SMP di Pekanbaru dijadwalkan menerima tiga stel pakaian secara cuma-cuma. Paket tersebut meliputi seragam nasional yakni merah putih untuk tingkat SD dan putih biru untuk tingkat SMP pakaian pramuka, serta satu stel pakaian olahraga.

Selain fokus pada penyaluran tahap ini, jajaran legislatif juga memproyeksikan adanya penambahan jenis pakaian pada perencanaan anggaran daerah di masa mendatang. DPRD mendorong agar ke depannya seragam khas daerah, seperti baju kurung Melayu dan batik, turut diakomodasi dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

Langkah ini dinilai penting untuk melestarikan identitas budaya lokal sekaligus memberikan kelengkapan atribut sekolah yang lebih komprehensif bagi peserta didik. DPRD berharap evaluasi dan perbaikan manajemen pengadaan ini dapat menjadi pelajaran agar ke depannya program-program sosial kemasyarakatan bisa berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

DPRD Pekanbaru Minta Pemko Matangkan Persiapan Penanganan Banjir Akhir Oktober

Wed, 14 Oct 2026 19:22:03 +0700

Pekanbaru — Agenda percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan serta penataan ulang sistem drainase guna mengatasi ancaman banjir tahunan di Kota Pekanbaru kini berada pada fase krusial, yakni menunggu kelarnya proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Berdasarkan dokumen yang telah disahkan, total pagu anggaran daerah tercatat menyentuh angka Rp3,26 triliun, di mana seluruh alokasi dana tersebut dipatok agar dapat direalisasikan secara optimal menjelang akhir bulan Oktober 2026.

Menyadari keterbatasan waktu yang tersisa pada tahun anggaran ini, pihak DPRD Pekanbaru secara tegas mendesak jajaran eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) agar bergerak cepat. Fokus utama dari desakan tersebut adalah pemanfaatan anggaran secara efisien guna menyentuh ratusan kawasan rawan genangan dan banjir yang selama ini luput dari program rehabilitasi infrastruktur.

Ketua DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa sektor pembenahan saluran air harus senantiasa ditempatkan pada skala prioritas tertinggi. Berdasarkan evaluasi di lapangan, intervensi pembangunan drainase yang telah direalisasikan terbukti memberikan dampak signifikan dalam menekan volume genangan di beberapa kawasan, sehingga kesinambungan program ini wajib dijaga.

"Saat ini kan sudah ada beberapa titik yang mendapatkan penanganan dan menunjukkan hasil yang baik. Drainase dibangun baru, bahkan sebagian dibenahi," ungkap Isa Lahamid saat memberikan keterangan kepada awak media pada Rabu (14/10/2026).

Guna mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut, Isa turut menginstruksikan instansi teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk meningkatkan instensitas pengawasan langsung di lapangan. Respons yang cepat terhadap berbagai temuan saluran air yang ambruk, menyempit, atau tersumbat tumpukan sampah dianggap sangat mendesak agar genangan air tidak menjadi masalah yang berulang setiap kali hujan turun.

Menurut pandangannya, kompleksitas persoalan banjir di ibu kota Provinsi Riau ini sebenarnya dapat diurai secara bertahap apabila dikerjakan melalui pendekatan yang serius, terencana, serta melibatkan kerja sama lintas sektor yang solid, termasuk partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Lebih jauh lagi, pemeliharaan berkala terhadap infrastruktur drainase yang sudah terbangun tidak boleh diabaikan begitu saja. Kesadaran kolektif warga untuk merawat kebersihan lingkungan sekitar serta tertib membuang sampah pada tempat yang semestinya memegang peranan pendukung yang tidak kalah penting bagi efektivitas jangka panjang program penanggulangan banjir ini.

Tidak hanya berfokus pada persoalan saluran air, percepatan perbaikan infrastruktur jalan raya yang mengalami kerusakan di berbagai titik strategis kota juga terus disuarakan agar berjalan sinkron. Sinkronisasi antara perbaikan jalan dan drainase ini dinilai krusial untuk menjamin kelancaran arus transportasi publik sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat Pekanbaru hingga penghujung tahun 2026.

Pada akhirnya, seluruh rencana pembangunan fisik tersebut kini sangat menantikan rampungnya proses evaluasi APBD Perubahan oleh Gubernur Riau. Apabila tahapan administratif itu selesai, kucuran dana pembangunan diharapkan bisa segera dicairkan untuk mengeksekusi program-program prioritas yang dinilai mendesak bagi kepentingan publik.

Perkuat Daya Saing Daerah, Pemko Pekanbaru Sabet Penghargaan Iklim Investasi Nasional

Wed, 14 Oct 2026 21:43:08 +0700

PEKANBARU --– Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini, Pemko Pekanbaru mendapatkan predikat Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Penghargaan yang ditetapkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja pelayanan perizinan dan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Rabu (14/10/2026), mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus membenahi birokrasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemko Pekanbaru. Kami terus berupaya memastikan iklim investasi di Pekanbaru semakin ramah, dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit,” ujarnya.

Agung menjelaskan, Pemko Pekanbaru terus mendorong transformasi pelayanan perizinan melalui pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Sejumlah inovasi telah dijalankan, di antaranya melalui sistem digital SIP AMAN, Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini, serta layanan MPP Keliling. Berbagai layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi dan perizinan tanpa harus menghadapi proses birokrasi yang panjang.

“Kami ingin pelayanan pemerintah semakin mudah dijangkau. Digitalisasi harus terus diperkuat, begitu juga dengan pelayanan jemput bola melalui MPP Mini dan MPP Keliling. Prinsipnya, masyarakat dan pelaku usaha harus mendapatkan pelayanan yang baik tanpa membedakan latar belakang,” jelasnya.

Dia menambahkan, kemudahan pelayanan perizinan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan investor. Dengan proses yang lebih sederhana dan kepastian pelayanan, pelaku usaha diharapkan semakin terdorong untuk mengembangkan bisnis dan menanamkan modal di Pekanbaru.

Agung menyebutkan, upaya memperbaiki iklim investasi juga sejalan dengan capaian realisasi penanaman modal di Kota Pekanbaru. Pada semester I 2026, realisasi investasi tercatat mencapai Rp7,35 triliun atau 156,02 persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp6,12 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1,24 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus memastikan investasi yang masuk dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

“Kami tentu ingin investasi yang masuk ke Pekanbaru terus meningkat. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana investasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan usaha lokal,” katanya.

Selain realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi Pekanbaru juga menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 mencapai sekitar 8 persen, kemudian berada di angka 7,39 persen pada triwulan II 2026.

Sementara itu, indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh 8,55 persen. Indikator ini menggambarkan perkembangan investasi pada aset tetap, seperti bangunan, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi.

Agung menilai, capaian tersebut perlu dijaga melalui konsistensi kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.

Dia menegaskan, Pemko Pekanbaru akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kualitas pelayanan perizinan semakin baik. Penghargaan tingkat nasional yang diraih tahun ini diharapkan menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan kinerja sekaligus menghadirkan inovasi baru.

“Kami tidak ingin berhenti pada penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dan pelaku usaha benar-benar merasakan manfaat dari perbaikan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Kami akan terus berbenah agar Pekanbaru semakin terbuka bagi investasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Pemko Pekanbaru Kejar Target: 60 Kilometer Jalan Rampung Diperbaiki Tahun Ini

Wed, 14 Oct 2026 21:40:32 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menggesa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.

Hingga saat ini, total jalan yang telah dibangun maupun diperbaiki mencapai 32 kilometer (km). Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menargetkan pengerjaan jalan tersebut dapat mencapai 60 km hingga akhir 2026.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pembangunan dan perbaikan jalan terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru berupaya memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang sudah mencapai 32 km, pemerintah optimistis target 60 km dapat direalisasikan hingga akhir tahun.

”Sekarang sudah 32 km. Insya Allah kita targetkan 60 km selesai. Doakan agar lancar dan bisa selesai dengan maksimal,” ujar Wako Agung, Senin (12/10/2026).

Agung menegaskan, percepatan pembangunan dan perbaikan jalan harus tetap mengutamakan kualitas pekerjaan. Ia tidak ingin pengerjaan infrastruktur dilakukan asal-asalan, terlebih jika ditemukan jalan yang baru selesai diaspal tetapi sudah mengalami kerusakan.

Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Pengawasan tersebut diperlukan agar seluruh tahapan pengerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar mengejar target panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki. Infrastruktur yang dikerjakan dengan baik diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

”Jangan sampai pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Apalagi, jalan yang baru dikerjakan sudah rusak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran terkait agar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Setiap pekerjaan pembangunan harus dilaksanakan secara maksimal karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Agung tidak ingin ada pihak yang bekerja setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh OPD terkait memastikan program pembangunan berjalan optimal, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan.

"Perbaikan dan pembangunan jalan ini merupakan bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi saya pesan kepada seluruh jajaran, jangan ada yang kerja tanggung. Harus maksimal," pesannya.

Kepada masyarakat, Agung meminta agar jalan yang sudah dibangun maupin diperbaiki agar dapat dirawat. Bahkan bila perlu diawasi bersama-sama tonase kendaraan yang melewati jalan. Bagi jalan yang belum diperbaiki, Wako memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan baik lewat media sosial, maupun secara langsung sudah ia masukan kedalam list.

"Seluruh aspirasi warga sudah kami list. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Semua akan dikerjakan," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Dukung Penuh Irjen Arman Sapu Bersih Narkoba di Riau

Tue, 13 Oct 2026 21:36:12 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Lancang Kuning. Pemko siap bersinergi dengan kepolisian, termasuk menindaklanjuti rekomendasi penutupan tempat hiburan malam (THM) apabila terbukti menjadi lokasi peredaran narkotika.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Tidak hanya kepolisian, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya penindakan sekaligus mencegah peredaran narkoba semakin meluas di tengah masyarakat.

Menurut Agung, Pemko Pekanbaru siap memperkuat koordinasi dengan Polda Riau dan jajaran Polri untuk memastikan upaya pemberantasan narkoba berjalan maksimal. Langkah tegas terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika.

“Pemko Pekanbaru mendukung penuh langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas narkoba. Kami siap bersinergi dengan kepolisian untuk bersama-sama menindak pelaku dan memberikan efek jera. Persoalan narkoba ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Agung, Senin (12/10/2026).

Dukungan tersebut juga mencakup kemungkinan penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba. Agung menyebutkan, Pemko Pekanbaru akan menindaklanjuti apabila menerima rekomendasi resmi dari kepolisian sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang ada rekomendasi dari Polda Riau untuk penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai aturan. Kita tidak ingin tempat-tempat seperti itu justru dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum,” ujarnya.

Agung menilai, penindakan terhadap tempat yang terbukti menjadi bagian dari aktivitas peredaran narkoba merupakan salah satu langkah penting untuk memutus ruang gerak pelaku. Namun, upaya tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum agar tindakan yang diambil tepat sasaran.

Komitmen Pemko Pekanbaru tersebut sejalan dengan penegasan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat yang menyatakan akan memberantas narkoba hingga tuntas di wilayah Riau.

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menggelar razia di MP Club Pekanbaru pada Ahad (11/10/2026) dini hari.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 68 orang untuk menjalani pemeriksaan. Dari jumlah itu, sebanyak 63 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan masing-masing orang yang diamankan.

“Intinya, kami siap berjalan bersama Polri. Kita ingin Pekanbaru terbebas dari narkoba. Penindakan harus tegas agar memberikan efek jera, dan kita semua harus ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika,” tutupnya.