DPRD Pekanbaru Minta Penyaluran Seragam Sekolah Tak Lewati Batas Waktu

Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru menyoroti keterlambatan realisasi pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sebelumnya dijanjikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) rampung pada Oktober 2026. Hingga penghujung bulan ini, bantuan tersebut belum sepenuhnya sampai ke tangan para orang tua murid, sehingga memicu kritik dari pihak legislatif agar dinas terkait segera mengambil tindakan nyata.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, mendesak Dinas Pendidikan agar memegang teguh komitmen yang telah disepakati bersama. Menurutnya, tenggat waktu bulan Oktober merupakan batas akhir yang sebelumnya sudah disanggupi oleh instansi pelaksana. Oleh karena itu, realisasi di lapangan harus segera dikejar demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah kota.

Guna mengatasi hambatan teknis yang berkaitan dengan ketersediaan stok di lapangan, Tekad memberikan solusi agar pendistribusian tidak tertunda secara keseluruhan. Ia menyarankan pihak dinas untuk mendahulukan penyaluran pakaian yang sudah rampung diproduksi. Dengan cara ini, sebagian siswa atau masyarakat yang sudah terdata dan menunggu bisa langsung memanfaatkan bantuan tersebut tanpa harus menunggu seluruh paket selesai serentak.

Sebagai bagian dari program bantuan tahun ini, setiap siswa baru tingkat SD dan SMP di Pekanbaru dijadwalkan menerima tiga stel pakaian secara cuma-cuma. Paket tersebut meliputi seragam nasional yakni merah putih untuk tingkat SD dan putih biru untuk tingkat SMP pakaian pramuka, serta satu stel pakaian olahraga.

Selain fokus pada penyaluran tahap ini, jajaran legislatif juga memproyeksikan adanya penambahan jenis pakaian pada perencanaan anggaran daerah di masa mendatang. DPRD mendorong agar ke depannya seragam khas daerah, seperti baju kurung Melayu dan batik, turut diakomodasi dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

Langkah ini dinilai penting untuk melestarikan identitas budaya lokal sekaligus memberikan kelengkapan atribut sekolah yang lebih komprehensif bagi peserta didik. DPRD berharap evaluasi dan perbaikan manajemen pengadaan ini dapat menjadi pelajaran agar ke depannya program-program sosial kemasyarakatan bisa berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.