Aspirasi Rumbai Masuk SIPD, DPRD Pekanbaru Minta Anggaran Berpihak ke Masyarakat

PEKANBARU - Politisi Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi, mendesak agar ratusan usulan warga dari daerah pemilihannya diperhatikan serius dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Dalam rapat Badan Anggaran, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengusulkan agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang bernilai sekitar Rp250 miliar dapat dimanfaatkan secara maksimal guna merealisasikan berbagai kebutuhan pokok masyarakat di kawasan Rumbai.

Zulkardi menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga yang sudah tercatat di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus dikaji secara menyeluruh, bukan sekadar membatasi diri pada tiga usulan prioritas melalui sistem swakelola saja. Menurutnya, ratusan usulan tersebut merupakan hasil himpunan langsung di lapangan selama dua setengah tahun terakhir yang dinilai mendesak untuk segera ditinjau berdasarkan tingkat kepentingannya.

Berdasarkan kegiatan penyerapan aspirasi di 65 titik reses, warga di Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur mayoritas mengeluhkan kondisi fasilitas umum yang belum memadai. Persoalan utama yang sering disuarakan meliputi perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, penanganan genangan air atau banjir, serta normalisasi saluran air agar berfungsi normal kembali.

Sejumlah jalur yang mendesak untuk segera diperbaiki mencakup ruas Jalan Gurindam 12, Jalan Sungai Umban, Jalan Sri Amanah, hingga jalur menuju Kantor Camat Rumbai Barat. Di samping itu, warga setempat juga sangat mengharapkan adanya penambahan lampu penerangan jalan umum, mulai dari kawasan Jembatan Siak IV, Jalan Yos Sudarso, sampai ke Simpang Bingung. Di balik setiap permohonan tersebut, terdapat harapan besar dari warga agar persoalan infrastruktur dan banjir dapat segera terselesaikan demi kenyamanan bersama.

Selain infrastruktur jalan dan penanganan banjir, Zulkardi turut menyoroti minimnya ketersediaan sarana air bersih di beberapa wilayah, khususnya di Kelurahan Muara Fajar Timur dan Muara Fajar Barat. Akibat terbatasnya jaringan air bersih, warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp5,000 setiap harinya demi mencukupi kebutuhan air minum dan rumah tangga mereka.

Dalam menyikapi besarnya angka SILPA daerah, Zulkardi mengajak seluruh pihak terkait untuk melakukan evaluasi bersama terhadap tingkat penyerapan anggaran yang ada. Ia menyadari sepenuhnya bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru terikat oleh berbagai aturan keuangan yang ketat serta memiliki keterbatasan ruang fiskal. Kendati demikian, ia berharap sisa anggaran tersebut dapat diselaraskan secara optimal guna menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Ia juga mengimbau Pemkot Pekanbaru agar bersikap transparan dalam menyampaikan alasan apabila terdapat usulan warga yang terpaksa ditunda pengerjaannya pada tahun anggaran ini. Keterbukaan informasi ini dinilai krusial agar masyarakat dapat memahami hambatan teknis yang dihadapi serta mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang disiapkan oleh pemerintah.

Sebagai wujud keseriusan dalam mengawal kepentingan masyarakat, Zulkardi telah menyerahkan dokumen lengkap hasil reses tersebut secara langsung kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Dokumen administratif ini diharapkan dapat diverifikasi secara faktual dan mendalam, sehingga bisa dijadikan acuan yang tepat dalam menyusun rencana pembangunan kota di masa mendatang.