PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang resmi diberlakukan lewat edaran Wali Kota. Langkah ini diambil sebagai respons atas penurunan kualitas udara di Pekanbaru, sehingga kepatuhan seluruh satuan pendidikan menjadi kunci utama dalam melindungi kesehatan para siswa dari ancaman polusi.
Azwendi menegaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak boleh sekadar melayangkan imbauan lisan, melainkan harus berani menjatuhkan sanksi tegas hingga teguran keras bagi sekolah-sekolah yang masih nekat mengadakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Menurutnya, konsistensi dalam menegakkan aturan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar kebijakan perlindungan anak tidak menjadi formalitas belaka di lapangan.
Lebih lanjut, politisi tersebut menekankan pentingnya keseragaman penerapan kebijakan di semua sekolah tanpa terkecuali. Pengawasan berkala harus digencarkan demi memastikan tidak ada institusi pendidikan yang berjalan sendiri-sendiri atau mengabaikan instruksi darurat di tengah situasi lingkungan yang belum kondusif. Ketidakpatuhan dikhawatirkan dapat melemahkan efektivitas mitigasi risiko kesehatan yang telah dirancang oleh pemerintah.
Sebelumnya, polemik muncul setelah TK, SD, dan SMP Islam As-Shofa yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Pekanbaru, kedapatan tetap melaksanakan aktivitas belajar di kelas meski kebijakan PJJ sudah diumumkan. Situasi ini langsung memicu keresahan dan protes dari sejumlah orang tua murid yang cemas terhadap keselamatan buah hati mereka di tengah buruknya udara luar ruangan.
Salah seorang wali murid yang memilih dirahasiakan identitasnya menyayangkan sikap manajemen sekolah yang dinilai abai terhadap instruksi resmi. Ia berpendapat bahwa kebijakan PJJ tentu dirumuskan pemerintah melalui kajian matang terkait keselamatan publik. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi teladan terdepan dalam menaati regulasi, alih-alih menunjukkan pembangkangan terhadap instansi yang menaunginya.