Pekanbaru — Agenda percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan serta penataan ulang sistem drainase guna mengatasi ancaman banjir tahunan di Kota Pekanbaru kini berada pada fase krusial, yakni menunggu kelarnya proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Berdasarkan dokumen yang telah disahkan, total pagu anggaran daerah tercatat menyentuh angka Rp3,26 triliun, di mana seluruh alokasi dana tersebut dipatok agar dapat direalisasikan secara optimal menjelang akhir bulan Oktober 2026.
Menyadari keterbatasan waktu yang tersisa pada tahun anggaran ini, pihak DPRD Pekanbaru secara tegas mendesak jajaran eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) agar bergerak cepat. Fokus utama dari desakan tersebut adalah pemanfaatan anggaran secara efisien guna menyentuh ratusan kawasan rawan genangan dan banjir yang selama ini luput dari program rehabilitasi infrastruktur.
Ketua DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa sektor pembenahan saluran air harus senantiasa ditempatkan pada skala prioritas tertinggi. Berdasarkan evaluasi di lapangan, intervensi pembangunan drainase yang telah direalisasikan terbukti memberikan dampak signifikan dalam menekan volume genangan di beberapa kawasan, sehingga kesinambungan program ini wajib dijaga.
"Saat ini kan sudah ada beberapa titik yang mendapatkan penanganan dan menunjukkan hasil yang baik. Drainase dibangun baru, bahkan sebagian dibenahi," ungkap Isa Lahamid saat memberikan keterangan kepada awak media pada Rabu (14/10/2026).
Guna mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut, Isa turut menginstruksikan instansi teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk meningkatkan instensitas pengawasan langsung di lapangan. Respons yang cepat terhadap berbagai temuan saluran air yang ambruk, menyempit, atau tersumbat tumpukan sampah dianggap sangat mendesak agar genangan air tidak menjadi masalah yang berulang setiap kali hujan turun.
Menurut pandangannya, kompleksitas persoalan banjir di ibu kota Provinsi Riau ini sebenarnya dapat diurai secara bertahap apabila dikerjakan melalui pendekatan yang serius, terencana, serta melibatkan kerja sama lintas sektor yang solid, termasuk partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Lebih jauh lagi, pemeliharaan berkala terhadap infrastruktur drainase yang sudah terbangun tidak boleh diabaikan begitu saja. Kesadaran kolektif warga untuk merawat kebersihan lingkungan sekitar serta tertib membuang sampah pada tempat yang semestinya memegang peranan pendukung yang tidak kalah penting bagi efektivitas jangka panjang program penanggulangan banjir ini.
Tidak hanya berfokus pada persoalan saluran air, percepatan perbaikan infrastruktur jalan raya yang mengalami kerusakan di berbagai titik strategis kota juga terus disuarakan agar berjalan sinkron. Sinkronisasi antara perbaikan jalan dan drainase ini dinilai krusial untuk menjamin kelancaran arus transportasi publik sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat Pekanbaru hingga penghujung tahun 2026.
Pada akhirnya, seluruh rencana pembangunan fisik tersebut kini sangat menantikan rampungnya proses evaluasi APBD Perubahan oleh Gubernur Riau. Apabila tahapan administratif itu selesai, kucuran dana pembangunan diharapkan bisa segera dicairkan untuk mengeksekusi program-program prioritas yang dinilai mendesak bagi kepentingan publik.