PEKANBARU - Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR saat ini tengah mempercepat program pemeliharaan jalan serta perbaikan sistem drainase yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada penghujung 2026. Langkah ini mendapat apresiasi sekaligus pengawalan ketat dari jajaran legislatif, khususnya Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, H. Roni Amriel, S.H., M.H., menegaskan bahwa dukungan penuh dari legislatif harus diiringi dengan komitmen kuat dari eksekutif dalam menjaga standar mutu konstruksi. Ia mengingatkan agar para pelaksana proyek tidak sekadar mengejar target tenggat waktu penyelesaian, melainkan wajib memastikan kualitas fisik bangunan agar tahan lama dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga.

Berdasarkan data operasional Dinas PUPR Pekanbaru, target pemeliharaan jalan sepanjang tahun 2026 dipatok hampir menyentuh angka 60 kilometer. Hingga kini, realisasi di lapangan telah mencapai 47 kilometer, yang berarti tersisa sekitar 12 kilometer jalan yang harus dikebut penyelesaiannya dalam kurun waktu dua bulan terakhir tahun ini.

Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Edwar Riansyah, merinci bahwa sisa pengerjaan infrastruktur jalan tersebut mencakup beberapa kawasan strategis, seperti wilayah Senapelan, Jalan Palapa, Jalan Cahaya di Payung Sekaki, Jalan Taman Sari di Bukitraya, kawasan sekitar Danau Buatan, hingga Jalan Limbungan di Rumbai. Pihak Dinas PUPR menyatakan optimisme tinggi bahwa sisa target tersebut dapat tercapai dengan mengoptimalkan waktu efektif serta alokasi anggaran yang tersedia.

Selain infrastruktur jalan, fokus pengerjaan juga diarahkan secara masif pada pembenahan saluran drainase di enam ruas jalan utama kota. Beberapa titik krusial yang menjadi prioritas pengerjaan meliputi Jalan Suka Karya, Jalan Dharma Bakti, Jalan Paus, serta Jalan Embun Pagi. Dari hasil pantauan berkala di lapangan, progres fisik pembangunan drainase ini menunjukkan angka kemajuan yang bervariasi antara 60 hingga 80 persen.

Dinas PUPR menargetkan seluruh rangkaian proyek drainase tersebut dapat tuntas sepenuhnya pada rentang waktu pertengahan hingga akhir Desember 2026. Percepatan ini dinilai sangat krusial guna mengantisipasi serta menekan potensi genangan air dan banjir yang kerap dikeluhkan masyarakat saat musim hujan tiba.

Kendati demikian, pihak Dinas PUPR memastikan bahwa untuk tahun anggaran berjalan, belum ada rencana penambahan titik pengerjaan baru berskala besar mengingat sisa waktu efektif yang sangat terbatas. Meski begitu, penanganan yang bersifat darurat atau insidental tetap akan disiagakan, terutama untuk merespons kerusakan mendadak seperti struktur saluran yang patah atau box drainase yang ambruk.

Di sisi lain, keterbatasan ketersediaan anggaran masih menjadi kendala utama dalam merampungkan seluruh persoalan infrastruktur di ibu kota Provinsi Riau ini. Dinas PUPR mengakui bahwa dana yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mencakup seluruh kebutuhan perbaikan jalan dan drainase yang tersebar di berbagai wilayah.

Oleh karena itu, pihak Dinas PUPR berencana untuk kembali mengajukan penambahan alokasi anggaran dalam perencanaan tahun 2027 mendatang. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperluas cakupan penanganan infrastruktur secara menyeluruh, sehingga kenyamanan, keamanan, serta keselamatan masyarakat Pekanbaru dapat terakomodasi secara optimal di masa depan.